Surat Keputusan (SK) mengenai 75 pegawai KPK yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dinonaktifkan beredar. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris turut memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Dia menilai bahwa TWK untuk pegawai KPK itu bermasalah. Menurutnya, tak lolosnya asesmen TWK tidak bisa menjadi dasar penghentian kerja pegawai KPK.
"Saya pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai," kata Syamsuddin kepada wartawan, Minggu (9/5/2021).
Syamsuddin menyebut, dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN hingga skema tes yang menjadi polemik itu, Dewas KPK tidak pernah dilibatkan.
"Saya tidak bisa mewakili suara Dewas (5 orang). Apalagi Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan juga skema test wawasan kebangsaan," ucapnya.
Seperti diketahui, beredar potongan surat keputusan mengenai 75 pegawai KPK yang tak lolos tes alih status ASN akan dinonaktifkan. Dalam potongan surat itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Namun tanpa ada tanggal yang menetapkan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK itu.
Terdapat 4 poin dalam keputusan yang tercantum dalam surat itu. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
Tiga poin lagi ada di halaman selanjutnya:
Anggota Dewas: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Bermasalah! - detikNews
Read More
No comments:
Post a Comment