Memuat data...
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyambut kedatangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (27/4/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Walaupun kontestasi politik 2024 masih sekitar tiga tahun lagi, sebagian partai politik mulai menunjukkan sikap mereka dalam arah koalisi ke depan. Beberapa sikap tersebut diyakini peneliti politik sudah mewakili faksionalisasi yang mungkin terjadi di Pemilu 2024.
Partai yang mulai tegas menunjukkan sikap antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai pendukung pemerintah itu telah menyatakan sikapnya untuk tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kedua partai dinilai tidak memiliki kesamaan visi, ideologi, atau natur dan ”DNA” yang sejalan dengan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan untuk koalisi antara PDI-P dengan PKS maupun dengan Demokrat tidak akan terjadi.
Pengajar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Sabtu (29/5/2021), mengatakan, pernyataan sikap PDI-P itu menunjukkan genderang perang menuju Pemilu 2024. Hal ini bukan lagi pemanasan politik, melainkan sudah menunjukkan faksionalisasi partai-partai.
Satu kemungkinan yang pasti telah dapat diketahui oleh publik, yaitu tidak adanya koalisi antara PDI-P dengan PKS dan Demokrat. Artinya, siapa pun calon presiden yang didukung oleh PDI-P tidak mungkin juga didukung oleh PKS ataupun Demokrat.
”Pemilu 2024 masih jauh, tetapi faksionalisasi telah terlihat jauh-jauh hari. Ini sebenarnya perang terbuka karena faksionalisasi ternyata telah mengeras. Ini mengeliminasi satu kemungkinan dalam politik, karena dengan demikian tidak akan pernah ada koalisi antara PDI-P dan kedua partai tersebut,” ucap Adi.
Memuat data...
Sebelumnya, pernyataan sikap itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyantio dalam diskusi virtual bertajuk ”Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024” yang diadakan PARA Syndicate. Hasto mengatakan, PDI-P menyadari 2024 adalah masa terjadinya regenerasi politik. Sesuai konstitusi, Joko Widodo hanya dua kali menjabat sehingga regenerasi itu tidak terhindarkan.
Dalam prosesnya, lanjut Hasto, PDI-P mengedepankan pemilihan pemimpin bukan berdasarkan faktor elektoral dan popularitas semata, tetapi juga mengukur keteguhan pada prinsip. Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sinyal ajakan koalisi yang dilontarkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Kamis lalu, Hasto menanggapi positif.
Ajakan dari Muzani itu disambut hangat karena selama ini hubungan kedua partai juga bagus dan hubungan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terjalin baik selama ini. PDI-P pun membuka diri terhadap kerja sama dengan pihak-pihak lainnya sepanjang ada kesamaan ideologi, mekanisme kerja, serta platform dan cita-cita bersama.
”Kami membuka diri dengan pernyataan dari Pak Muzani, karena melihat juga kedekatan hubungan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo. Selain itu, ada pertimbangan ideologi, kedekatan program, kesamaan basis massa, dan potensi untuk memperluas basis massa strategis,” katanya.
Kecuali PKS dan Demokrat
Hasto juga menyebut partainya terbuka untuk kerja sama dengan partai-partai lain selain Gerindra, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maupun kolaborasi dengan elemen lain seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Semua kerja sama itu dilakukan atas dasar kesamaan tujuan membangun bangsa dan negara.
Sebaliknya, Hasto menegaskan partainya tidak memiliki kesamaan ideologi dan platform dengan PKS dan Partai Demokrat sehingga koalisi atau kerja sama dengan kedua partai itu tidak dapat dilakukan.
Memuat data...
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato di hadapan ulama dan kader partai dalam silaturahmi di Palu, Sulteng, Senin (26/4/2021). Ia menegaskan pentingnya sinergi pemimpin dengan ulama dalam membangun Indonesia.
”Ini tegas-tegas saja supaya tak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut, karena beda karakternya, beda naturnya,” katanya.
PDI-P, menurut Hasto, juga berbeda dengan PKS, karena basis ideologinya berbeda, sehingga sulit untuk berkoalisi dengan PKS. PDI-P disebutnya sebagai partai ideologi yang juga bertumpu pada kekuatan massa. Hal itu pula yang membedakannya dengan Demokrat.
Sebelumnya, Muzani menyatakan kerja sama dengan PDI-P dalam Pemilu 2024 terbuka karena selama ini hubungan antara Prabowo dan Megawati baik. Melalui rapat pimpinan nasional dan kongres luar biasa, 2020, kader Gerindra menyuarakan keinginannya agar Prabowo kembali maju pada Pilpres 2024. Namun, Muzani menegaskan Prabowo belum menyampaikan kesediaannya.
Menurut Adi, ketegasan sikap Hasto ini di luar kebiasaan dalam politik. Sebab, biasanya selalu ada kemungkinan di dalam politik. Namun, pernyataan Hasto yang mengatakan tidak akan mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS itu menutup satu pintu kemungkinan.
Memuat data...
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, di ruang tunggu Kompas TV, Minggu (5/8/2018) malam.
”Ini seolah mematahkan adagium lama dalam politik yang mengatakan selalu ada kemungkinan dalam politik. Ini dipatahkan oleh Hasto dan sekaligus menunjukkan faksionalisasi mulai terbentuk. Dengan sikap ini, sulit menghindari polarisasi karena sudah bicara kami versus mereka,” ucapnya.
Dalam diskusi daring, Hasto juga menyatakan partainya menginginkan agar hanya ada dua calon dalam pemilu presiden. ”Maka, kami akan bangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan hanya diikuti dua paslon, tidak akan ada dua kali pilpres, dua ronde,” ucapnya.
Secara terpisah, Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, mengatakan, pemilu masih jauh sehingga segala sesuatu masih bisa terjadi. Demokrat fokus berkoalisi dengan rakyat.
”Belanda masih jauh. Pemilu masih tiga tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi. Apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis,” ucapnya.
Herzaky menegaskan, instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah jelas, yakni membantu rakyat yang terdampak Covid-19. ”Jadi, konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024, atau kawin koalisi parpol dulu, tetapi bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini,” katanya.
Memuat data...
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra
Kedua, Demokrat menyerukan agar semua partai koalisi pemerintah mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi serta menyukseskan program-program pemerintah dalam masa pandemi ini hingga 2024. Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh semua partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini.
Perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah sangat disayangkan apabila justru dilakukan oleh partai penguasa. ”Kebijakan Demokrat sekali lagi jelas dan nyata, bantu rakyat untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi dan ekonomi ini. Urusan 2024, urusan rakyat. Rakyat nanti yang akan menentukan pilihannya,” kata Herzaky.
PDI-P Sebut Tak Bisa Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Faksi Politik Mulai Terbentuk - kompas.id
Read More
No comments:
Post a Comment