Rechercher dans ce blog

Tuesday, May 11, 2021

Waka Komisi III DPR Minta KPK Prioritaskan Novel Baswedan dkk Jadi PPPK - detikNews

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khaerul Saleh meminta KPK tak mendepak 75 pegawai yang tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. Pangeran menilai ke-75 orang itu bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya berharap agar para pegawai yang tidak lulus dan memiliki integritas dan reputasi yang cukup baik dan dan menonjol tidak diberhentikan melainkan dapat dipertimbangkan dan diprioritaskan untuk menjadi tenaga P3K," kata Pangeran, Selasa (11/5/2021) malam.

Dia menyebut hal ini perlu dilakukan agar ke-75 pegawai yang dinyatakan tak lolos itu bisa terus bekerja. Menurutnya, KPK masih membutuhkan 75 pegawai tersebut, termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

"Sehingga yang bersangkutan dapat meneruskan pengabdiannya dan membantu KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia," kata Pangeran.

"Puluhan pegawai yang ikut tes tidak lulus bahkan di antaranya ada beberapa pegawai yang memiliki reputasi yang baik dan memiliki integritas yang cukup baik," sambungnya.

Sebelumnya, 75 dari 1.349 orang pegawai KPK yang ikut TWK dinyatakan tak memenuhi syarat. TWK yang diselenggarakan BKN itu mendapat kritik karena sejumlah pertanyaan yang dianggap nyeleneh, seperti 'bersediakah melepas jilbab' dan kesediaan menjadi istri kedua.

Pimpinan KPK kemudian membuat surat yang berisi perintah agar ke-75 pegawai KPK yang tak lolos tes ASN itu menyerahkan tugas ke atasan masing-masing. Hal itu disampaikan lewat Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Tonton video 'Blak-blakan Feri Amsari, 'Ada Dendam Pribadi Firli ke Novel Cs'':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Adblock test (Why?)


Waka Komisi III DPR Minta KPK Prioritaskan Novel Baswedan dkk Jadi PPPK - detikNews
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...