Rechercher dans ce blog

Friday, June 18, 2021

Duduk Perkara Pimpinan KPK Disebut Tak Tahu TWK Ide Siapa - detikNews

Jakarta -

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK dalam peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih belum tuntas. Terkini, muncul soal Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak bisa menjawab soal TWK ide siapa.

Ghufron merupakan pimpinan KPK yang diperiksa oleh Komnas HAM terkait polemik TWK pada Kamis (17/6/2021). Namun, Ghufron menepis jika disebut tak bisa menjawab pertanyaan soal TWK ide siapa.

Seperti apa duduk perkaranya?

Sebelum masuk ke duduk perkara, perlu diingat bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Jadi seluruh pimpinan pasti memiliki andil dan mempunyai peran masing-masing dalam setiap pengambilan kebijakan.

Nah, dalam pemeriksaan Ghufron, ada pertanyaan sifatnya kontribusi masing-masing pimpinan dalam proses alih status pegawai KPK, khususnya TWK.

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu adalah pimpinan yang lain," kata Choirul Anam usai pemeriksaan Ghufron, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

"Oleh karenanya, kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain agar mau datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," imbuhnya.

Lalu seperti apa pertanyaan yang sifatnya kontribusi masing-masing pimpinan, hingga membuat Ghufron tak bisa menjawab? Anam mengungkapkannya.

"Siapa yang keluarkan ide ini (TWK) dan sebagainya, ini inisiatif siapa dan sebagainya," ungkap Anam.

"Ya karena bukan beliau (Ghufron) ya, beliau tidak bisa menjawab ya," imbuhnya.

Simak video 'Sederet Hasil Pertemuan Komnas HAM-KPK soal Polemik TWK':

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Anam itu kemudian ditepis oleh Ghufron. Baca di halaman berikutnya.

Adblock test (Why?)


Duduk Perkara Pimpinan KPK Disebut Tak Tahu TWK Ide Siapa - detikNews
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...