Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah kalangan mendorong pemberlakuan lockdown untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Mereka berpandangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro tidak efektif.
"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," ujar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di kantor Gubernur DIY, Komplek Kepatihan, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6/2021), seperti dikutip detik.com.
Sri Sultan menjelaskan, pemerintah selama ini telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan virus corona di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan, lanjut dia, ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, kasus baru Covid-19 di DIY di atas 500 orang.
"Kemarin (Ingub Nomor 15/INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kelurahan harus sampai atasan (camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep apa meneh (mau apa lagi kebijakannya). Ya lockdown," kata Sri Sultan.
Ia melihat peningkatan kasus positif yang naik tersebut tak terlepas dari kedisiplinan masyarakat. Itu diperkuat dengan tracing yang tertular dari kasus positif.
"Selama masyarakat sendiri tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin," ujarnya.
Solusi lockdown, lanjut Sultan, juga mempertimbangkan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan di DIY. Seminggu lalu, BOR di DIY masih 35%. Namun seminggu terakhir meningkat menjadi 75%.
"Karantina di rumah selama tidak punya toilet sendiri satu keluarga pasti kena gitu. Kalau nggak punya toilet sendiri juga ke tetangga yang bisa nular dan sebagainya. Sehingga kita ketati. Mereka sekarang mobil tidak disiplin. Nek ora ya wis (kalau tidak bisa disiplin). Lockdown aja gitu nggak ada pilihan," katanya.
Pemerintah pusat juga didesak memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa. Desakan itu disampaikan lima organisasi profesi kesehatan dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6/2021).
Kelima organisasi profesi itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif (PERDATIN).
Turut hadir dalam konferensi pers virtual Ketua PAPDI dr. Sally Aman Nasution, Ketua Umum IDAI Aman Pulungan, Ketua Umum PDPI dr. Agus Susanto, Ketua Umum PERKI dr. Isman, dan Ketua Umum PP PERDATIN Prof. Syafri Kamsul Arif.
"Jadi sebenarnya yang diterapkan saat ini adalah PPKM mikro. Jadi sebenarnya kalau PPKM mikro saya rasa kurang tepat. Jadi lebih pas adalah PPKM seperti di awal bulan Januari dulu atau bahkan PSBB yang seperti tahun lalu," ujar Ketua Umum PDPI dr. Agus Susanto.
Menurut dia, PSBB seperti tahun lalu dampaknya akan lebih kuat dalam mengurangi transmisi penularan virus corona penyebab Covid-19 di dalam populasi.
"Jadi apa yang kami sampaikan lebih tepat adalah PPKM atau PSBB yang skala luas bukan yang skala luas sehingga implementasi itu membuat dampak transmisi di masyarakat menjadi menurun," kata Agus.
Anggota Satuan Tugas Waspada dan Siaga Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Erlina Burhan menilai penerapan PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.
"Sehingga ada yang PPKM-nya ketat, ada yang tidak, bahkan tidak ada PPKM juga di banyak provinsi. Inilah kenapa semua organisasi ini menyarankan bahwa PPKM ini lebih menyeluruh," ujar Erlina.
"Anda lihat di rekomendasi nomor 2 dipastikan implementasinya itu betul-betul sesuai. Jadi itulah karena kita melihat PPKM menyeluruh ini belum ada," lanjutnya.
News Mohon Maaf Sri Sultan, Jokowi tidak Bisa Terapkan Lockdown 18 June 2021 15:40 WIB - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment