Rechercher dans ce blog

Friday, May 14, 2021

Penjelasan BMKG soal Pemutakhiran Data Gempa di Nias Jadi Bermagnitudo 6,7 - Kompas.com - KOMPAS.com

MEDAN, KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memutakhirkan kekuatan gempa yang terjadi di Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5/2021).

Menurut BMKG, gempa yang terjadi sekitar pukul 13.33 WIB itu bermagnitudo 6,7. Sebelumnya, gempa dilaporkan bermagnitudo 7,2.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, pemutakhiran data tersebut bukan merupakan kesalahan teknis perhitungan di lapangan.

"Jadi perlu dipahami bahwa sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang ada di Indonesia, kurang lebihnya kita berkaca kepada Jepang (Japan Meteorological Agency), kemudian di Australia dan India," kata Dwikorita, dalam konferensi pers virtual, Jumat petang.

Baca juga: Pemutakhiran Data BMKG, Gempa di Nias Bermagnitudo 6,7

Ia mengatakan, badan meteorologi di tiga negara tersebut, termasuk BMKG, bertugas memberikan informasi sedini mungkin. Dengan begitu, operasi penyelamatan dapat segera dilakukan.

Kebijakan yang ada diterapkan Jepang, Australia, India dan juga Indonesia yakni soal kecepatan, bukan akurasi.

Berbeda dengan negara yang tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab memberikan informasi dengan cepat, misalnya Amerika Serikat.

United States Geological Survey/USGS yang mengeluarkan informasi gempa bumi setelah 15 menit. Begitu juga di Jerman yang mengeluarkan informasi pada menit ke-20.

"Nah, mereka ini berbeda dengan Indonesia dan Jepang, tidak dituntut memberikan informasi pada menit ketiga," ungkapnya.

Di Jepang sendiri, informasi gempa bumi dituntut segera keluar maksimal pada menit ketiga.

Sementara di Indonesia, harus keluar pada menit ketiga atau maksimum pada menit keempat. "Jadi ada perbedaan persoalan kecepatan," kata Dwikorita.

Baca juga: Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Dampak dari perbedaan kebijakan tersebut terletak pada data yang masuk.

Pada menit ketiga, jumlah data yang masuk baru sebagian. Karena umumnya, seluruh data bisa masuk dan dihitung secara stabil  pada menit ke-15, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat dan Jerman.

Konsekuensinya, data pada menit ketiga belum cukup stabil dibandingkan data pada menit ke-15.

Namun, untuk kepentingan keselamatan, maka data sensor yang terkumpul hingga menit ketiga harus segera dirilis.

"Sehingga policy kami, yang penting adalah skenario terburuk sehingga kita keluarkan terlebih dahulu pada menit ketiga, setelah pada menit ke-15 di-update, jadi bukan diralat," tegasnya.

Baca juga: Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Kepentingan keselamatan memang menjadi acuan utama. Jika BMKG menunggu data terkumpul hingga menit ke-15, bisa jadi korban sudah terlalu banyak.

Hal ini, kata Dwikorita, berkaitan erat dengan peringatan dini tsunami.

"Di USGS tidak memberikan peringatan dini tsunami, Jerman juga tidak memberikan peringatan dini tsunami. Tetapi di Jepang, Indonesia, Australia dan India mereka harus memberikan peringatan dini tsunami," tambahnya.

Selain itu, jika menunggu magnitudo dihitung stabil pada menit ke-15, tsunami bisa datang pada menit kedua.

Maka, tak ada gunanya peringatan dini tsunami yang diterapkan di Indonesia maupun di tiga negara itu.

Baca juga: Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Dengan data sensor yang sedikit pada menit ketiga, biasanya BMKG merilis data kekuatan gempa lebih tinggi, sehingga ketika dimutakhirkan bisa lebih rendah.

"Kami selalu berupaya agar update itu selalu selisihnya maksimum 0,7 (Magnitudo) atau paling buruk tidak lebih dari M 1," ungkapnya.

Dwikorita menekankan, BMKG selalu mengutamakan kecepatan. Dengan harapan, masyarakat berhasil diselamatkan, daripada menunggu akurasi.

Adblock test (Why?)


Penjelasan BMKG soal Pemutakhiran Data Gempa di Nias Jadi Bermagnitudo 6,7 - Kompas.com - KOMPAS.com
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...