Rechercher dans ce blog

Saturday, May 15, 2021

Riuh TWK KPK Berujung Debat Ngabalin vs Muhammadiyah - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin beradu argumen dengan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Pemicu perdebatan Ngabalin dan Muhammadiyah yakni mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyebabkan 75 pegawai KPK tak lolos alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Mulanya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritik masalah tersebut dan langsung menyoroti komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi. Busyro menyatakan bahwa, di era Jokowi ini ada upaya sistematis yang ingin menghancurkan KPK.

Busyro yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK mengatakan bahwa upaya itu terlihat sejak Jokowi dan DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.


"Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi-lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya," kata Busyro beberapa waktu lalu.

Busyro menilai, setelah revisi UU KPK, sejumlah peristiwa untuk melemahkan KPK terpampang nyata di muka publik. Posisi KPK semakin melemah ketika Firli Bahuri terpilih sebagai ketua dan dengan munculnya polemik TWK.

Menurut Busyro, TWK tidak sesuai amanat konstitusi dan Pancasila. Tes itu, kata dia, tidak relevan sebagai alih status pegawai.

"LBH Muhammadiyah dari PP Muhammadiyah sampai wilayah-wilayah sudah resmi akan menjadi kuasa hukum bersama yang lain untuk kuasa hukum 75 orang itu," jelas Busyro.

"75 orang itu harus dipulihkan kembali. Kalau tidak dilakukan Presiden, maka di era Presiden ini (KPK) betul-betul remuk," imbuhnya.

Ngabalin kemudian merespons kritik keras dari Busyro. Menurut Ngabalin, alih status pegawai KPK menjadi ASN juga tercantum dalam PP Nomor 41 Tahun 2020.

Ngabalin juga bersikeras bahwa Jokowi tidak mengintervensi proses TWK di KPK. Ia secara tegas menyebut tudingan itu sebagai fitnah terhadap Jokowi.

"Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses yang diada-adakan karena di UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya," ujar Ngabalin.

Pernyataan Ngabalin itu kemudian mendapat kecaman keras dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Bahkan, menurut Sunanto, justru Ngabalin yang berotak sungsang.

"Kalau menunjuk, empat jari ke diri kita sendiri. Jangan-jangan yang sungsang Pak Ngabalin," kata Sunanto.

Menurut Sunanto, tak ada yang salah dari kritik Busyro. Ia menilai, Busyro telah melemparkan kritik dengan landasan argumentasi yang jelas dan objektif.

Ia juga mengingatkan bahwa jauh-jauh hari Jokowi terbuka terhadap segala kritik. Sunanti lantas meragukan pernyataan Ngabalin ini sebagai representasi Jokowi.

"Saya rasa sudah sangat berlebihan dan sudah tidak beretika. Seharusnya dia (Ngabalin) meminta maaf atas pernyataannya itu, karena itu juga merugikan pada semua proses yang dilakukan Pak Jokowi," tegasnya.

(dmr/ard)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)


Riuh TWK KPK Berujung Debat Ngabalin vs Muhammadiyah - CNN Indonesia
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...