KUPANG, KOMPAS.com - Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo, mengaku kecewa dan marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kekecewaan Amon tersebut muncul setelah dirinya mengikuti rapat virtual yang digelar antara Presiden Jokowi, Menteri Sosial, Gubernur NTT dan seluruh bupati serta wali kota se-NTT, pada awal April 2021 lalu.
Dalam rapat virtual itu, Risma menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi jika bantuan sosial untuk warga Alor, disalurkan melalui Ketua DPRD Alor, bukan lewat pemerintah daerah.
Usai rapat, Amon yang tersinggung langsung berkirim surat ke Presiden Jokowi.
"Surat yang berisi kekecewaan kami terhadap Menteri Sosial (Risma), sudah kami kirim per tanggal 6 April 2021 lalu," kata Amon kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2021) malam.
Menurut Amon, jika surat itu tidak dikirim, Presiden Jokowi akan menganggap pemerintah daerah Alor tidak bekerja.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
"Intinya kita sudah bersurat ke Presiden soal dia (Risma) punya tingkah laku," tegas Amon.
Amon pun mengaku, Presiden Jokowi sudah membaca surat yang dikirim oleh pemerintah daerah Alor.
Amon menuturkan, bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tersebut merupakan bantuan kemanusiaan bukan bantuan partai politik, sehingga seharusnya disalurkan melalui pemda.
"Bukan hanya saya yang tersinggung tapi juga gubernur NTT. Suratnya sudah kita kirim ke presiden jadi tidak ada masalah," kata Amon.
Baca juga: Penyebab Bupati Alor Marah terhadap Mensos Risma, Gegara Bantuan PKH Diurus DPRD
Amon yang marah ketika itu, mengusir dua staf Risma tersebut. Amon juga mengancam akan melemparkan kursi ke staf Kemensos di hadapannya.
Bupati kesal dan menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.
Amarah Bupati Amon tersebut terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik dan beredar di media sosial.
Baca juga: Bupati Alor Usir Staf Risma, Pernah Jemur dan Umpat Puluhan ASN hingga Ancam Tembak Kolonel TNI
Jawaban Risma
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bantuan yang diurus oleh DPRD Alor bukan bantuan PKH, tetapi bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis Seroja di NTT.
"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).
Dia menjelaskan saat akan mengirimkan bantuan dirinya mengalami kendala, seperti cuaca hingga jaringan.
"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.
Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma
"Kita tidak bisa merapatkan bantuan, karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar mengatakan tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," kata Risma.
Saat sempat putus asa, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek menawarkan bantuan padanya.
"Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.
"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.
Duduk Perkara Bupati Alor Marah pada Mensos Risma hingga Berkirim Surat ke Presiden Jokowi - Kompas.com - KOMPAS.com
Read More
No comments:
Post a Comment