"Pancasila dengan kitab suci Alquran pilih mana?" demikian pertanyaan asesor kepada salah satu pegawai KPK yang mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Asesmen tersebut digelar awal sampai akhir Maret 2021. KPK menggandeng BKN dalam melaksanakan proses alih status pegawai menjadi abdi negara. Asesmen dilakukan bertahap di Gedung BKN, Jakarta Timur.
Sebanyak 1.349 pegawai KPK yang mengikuti asesmen. Dari jumlah tersebut, 1.274 orang dinyatakan memenuhi syarat dan 75 lainnya tak memenuhi syarat dalam asesmen TWK.
BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelejen Strategis (BAIS), Pusat Intelijen AD, hingga Dinas Psikologi AD (PsiAD) dalam menyusun soal hingga penilaian.
Sejumlah pegawai KPK tak tahu jika lembaga itu terlibat dalam asesmen. Mereka juga tak menerima informasi utuh terkait TWK ini saat sosialisasi tes dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.
Kepala Satgas Pembelajaran Antikorupsi KPK, Hotman Tambunan mengatakan sejumlah pertanyaan pegawai, mulai dari tujuan TWK sampai konsekuensi dari tes tersebut tak dijawab terbuka.
"Waktu itu pimpinan yang memberikan sosialiasi, Bapak Firli Bahuri, sama sekali tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secara gamblang," kata Hotman kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Hotman mengatakan para pegawai juga mengajukan pertanyaan serupa melalui e-mail kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Lagi-lagi, pegawai tak mendapat penjelasan yang memadai.
 Hotman Tambunan, Kepala Satgas Pembelajaran Antikorupsi KPK yang tidak lolos TWK. Foto: CNN Indonesia/ Tri Wahyuni |
Menurut Hotman, informasi terkait pelaksanaan tes dan segala konsekuensinya seharusnya disampaikan terbuka saat sosialisasi. Ia menilai pelaksanaan tes tersebut tak adil dan cacat karena pimpinan KPK tertutup sejak awal.
"Setidaknya ada dua hal ya kenapa dia cacat. Pertama, dia cacat aspek legalitasnya, aspek hukumnya. Apakah TWK ini sesuai dengan yang diatur dengan peraturan di atasnya, UU 19/2019 dan PP 41/2020 karena di PP dan undang-undang tersebut tidak mensyaratkan adanya TWK. Lagi pula ini alih status, bukan lah seleksi," ujarnya.
"Harusnya tidak ada lagi hal-hal yang bersifat penghambat untuk pegawai menjadi ASN karena sifatnya adalah alih status," kata Hotman yang bergabung dengan KPK sejak 2005. Hotman merupakan salah satu pegawai yang dinyatakan tak lulus dalam TWK.
Asesmen TWK tak ada dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, begitu pula di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
TWK baru diatur dalam dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Dalam bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian, pasal 5 ayat 4 menyebutkan:
"Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara".
Penyidik KPK Novel Baswedan menyatakan seharusnya tak ada asesmen TWK dalam alih status menjadi ASN ini lantaran dua payung hukum yang lebih tinggi dari Perkom 1/2021 tak mengatur sama sekali.
Sementara itu sebelumnya Ketua BKN Bima Haria Wibisana mengatakan menyebut Indeks Moderasi Beragama (IMB) yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen terhadap pegawai KPK ini tak main-main.
Bima menjelaskan serangkaian asesmen yang digunakan terhadap para pegawai lembaga antirasuah tersebut sama dengan tes yang digunakan dalam merekrut prajurit TNI AD.
Menurutnya, tes Indeks Moderasi Beragama (IMB 68) yang dipakai dalam asesmen, hingga kini dinilai sebagai tes wawasan terbaik saat ini.
"Yang memutuskan tim, karena test IMB 68 TNI-AD ini battery test wawasan kebangsaan terbaik yang ada saat ini," kata Bima.
"Semuanya tim asesor yang kompeten dan legitimate dari institusi negara," imbuhnya.
Ketua KPK Filri Bahuri menegaskan TWK ini bukan upaya untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu di KPK.
Tes yang dilakukan dengan instrumen yang sama, waktu pekerjaan sama, pertanyaan sama dan modul sama," kata Firli.
Firli Selundupkan TWK
BACA HALAMAN BERIKUTNYAPegawai KPK Tak Lolos Nilai Asesmen TWK Cacat Sedari Awal - CNN Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment