Rechercher dans ce blog

Tuesday, June 29, 2021

Kisi-kisi Usulan PPKM Darurat: WFH 100% hingga No Dine In - detikNews

Jakarta -

Wacana PPKM darurat mengemuka seiring dengan lonjakan drastis kasus Corona (COVID-19) di Indonesia. Usulan mengenai PPKM darurat atau PPKM diperketat ini sudah disampaikan dalam forum lintas kementerian.

Berdasarkan informasi yang diterima detikcom, Selasa (29/6/2021), PPKM darurat ini diusulkan berlaku pada 2-15 Juli 2021. Sejumlah sektor diperketat, di antaranya WFH 100 persen, restoran delivery only, dan 25 persen kapasitas mal.

Kegiatan olahraga, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan banyak orang juga dilarang. Namun PPKM darurat ini tidak berlaku di semua daerah, hanya diberlakukan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mendapatkan skor level 3 dan 4 berdasarkan metode penilaian laju penularan kapasitas respons dari WHO.

Poin lain dalam usulan skema PPKM darurat itu adalah alokasi 70 persen vaksin diprioritaskan di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi. Selain itu, jumlah testing terus ditingkatkan hingga 450 ribu per hari.

Kabar mengenai usulan PPKM darurat ini belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan detikcom, opsi PPKM darurat ini telah sampai ke lingkar Istana. Opsi ini masih dikaji, baik dari diksi penamaan maupun substansi ketentuan-ketentuan di dalamnya.

Sementara itu, Waketum PPP Arsul Sani mengaku mendengar kabar pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat. Menurut Arsul, kebijakan itu bakal seperti PSBB dulu.

"Saya tidak tahu persis apa hari ini memang ada pembahasan itu. Tetapi yang saya tahu pemerintah memang sedang siapkan kebijakan yang lebih ketat seperti PSBB dulu jika memang PPKM sampai dengan akhir minggu ini tidak bisa menurunkan angka keterpaparan COVID," kata Arsul, Selasa (29/6/2021).

Namun Arsul belum bisa memastikan istilah pembatasan ketat yang digunakan pemerintah. Menurutnya, apa pun istilahnya, substansi kebijakanlah yang lebih penting.

"Tapi apalah arti sebuah nama? Yang penting kita lihat substansi pengaturannya," ujarnya.

Simak video 'Opsi PPKM Darurat Muncul Saat Corona Makin Menggila':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/fjp)

Adblock test (Why?)


Kisi-kisi Usulan PPKM Darurat: WFH 100% hingga No Dine In - detikNews
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...