Rechercher dans ce blog

Thursday, June 3, 2021

Komisi VIII DPR Tepis Isu Batal Berangkat Haji 2021 karena Utang RI ke Saudi - detikNews

Jakarta -

Pemerintah Indonesia resmi memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji pada 2021. Batalnya pemberangkatan calon jemaah haji 2021 ini dipastikan bukan karena adanya utang pemerintah Indonesia ke Arab Saudi.

"Tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan bahwa keputusan membatalkan haji ini karena ada utang negara Indonesia ke Arab Saudi seperti pemondokan, katering, dan lain-lain," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenag RI, Kamis (3/6/2021).

Dia memastikan dana haji dari para calon jemaah yang telah mendaftar sangat aman. Yandri meminta calon jemaah haji tidak perlu risau.

"Kami mohon kepada calon jemaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang bapak ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada yang mengatakan karena ada hutang tidak benar sama sekali," ucapnya.

Yandri menyebut pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 demi keamanan para calon jemaah haji, mengingat pandemi COVID-19 hingga kini masih belum berakhir.

"Tapi bapak-ibu, sebagaimana disampaikan Menag tadi, bahwa Komisi VIII DPR RI rapat terakhir dengan Kemenag melihat kondisi kekinian dengan berat hati kami bersepakat dengan banyak pertimbangan tadi bahwa haji tahun ini negara kita belum bisa mengirim calon jemaah haji," ujanrya.

"Yang paling penting adalah keselamatan calon jemaah haji di mana pandemi masih sangat tinggi, dan menjadi pertimbangan khusus juga sampai detik ini pemerintah Saudi Arabia belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah. Termasuk kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia," tambahnya.

(fas/tor)

Adblock test (Why?)


Komisi VIII DPR Tepis Isu Batal Berangkat Haji 2021 karena Utang RI ke Saudi - detikNews
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...