Rechercher dans ce blog

Tuesday, July 6, 2021

Anggota DPRD DKI Minta Anies Tak Cuma Marahi Kantor Langgar PPKM Darurat - detikNews

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kantor perusahaan non-esensial yang masih buka selama PPKM darurat. Sidak diminta lebih sering dilakukan.

"Inspeksi harus lebih intensif dengan temuan ini, dan diperluas ke area tertentu yang banyak pabrik, atau kantor," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi, Selasa (6/7/2021) malam.

Dia menilai kantor yang melanggar aturan PPKM darurat tak cukup dimarahi. Pemprov DKI diminta memberi sanksi tegas ke perusahaan yang melanggar aturan PPKM darurat.

"Saya kira kantor tersebut harus dikenakan sanksi, karena sudah melanggar, tidak cukup hanya dimarahi," kata Gilbert.

"Terbukti para pengusaha juga ada yang tidak peduli dengan kasus ini," sambungnya.

Sebelumnya, Anies melakukan sidak ke sejumlah kantor di Jakarta pada hari keempat PPKM darurat. Anies menemukan kantor perusahaan non-esensial melanggar PPKM darurat.

Aksi Anies menyidak kantor di Jakarta ini diunggah di akun media sosial Instagram-nya, @aniesbaswedan. Anies terlihat marah-marah karena mendapati kantor di luar sektor esensial dan kritikal beroperasi.

"Mana HRD-nya? Ini bukan soal pelanggaran aturan, nama Ibu siapa? Ibu Diana dan perusahaan Ibu tidak bertanggung jawab," ucap Anies kepada HRD kantor tersebut, seperti dilihat detikcom.

"Ini bukan soal untung-rugi. Ini soal nyawa. Kita ini mau nyelametin nyawa orang dan orang-orang seperti Ibu ini yang egois. Ini pekerja-pekerja ikut aja," lanjut Anies.

Unggahan Anies itu disertai keterangan lokasi 'Sahid Sudirman Center'. Anies meminta agar kegiatan operasional kantor langsung ditutup.

Simak Video: Marahnya Anies saat Sidak Kantor non-Esensial Masih WFO

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/dwia)

Adblock test (Why?)


Anggota DPRD DKI Minta Anies Tak Cuma Marahi Kantor Langgar PPKM Darurat - detikNews
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...