Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan usulan ke DPR RI soal calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun bulan ini: Jenderal TNI Andika Perkasa.
Andika--yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)--akan melakoni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR yang dijadwalkan pada Sabtu (6/11).
Di satu sisi, pengusulan Andika oleh Jokowi itu mendapatkan sorotan tajam ke publik. Sebanyak dua hal setidaknya menjadi sorotan dalam pencalonan Andika sebagai panglima TNI, yaitu terkait rotasi matra serta masa pensiun.
Soal rotasi matra, sebelum Hadi yang berasal dari TNI AU, dua panglima sebelumnya berasal dari TNI AD yakni Moeldoko dan Gatot Nurmantyo.
Sementara terkait masa pensiun disorot karena Andika akan pensiun pada Desember 2022. Itu artinya, Andika hanya akan menjabat Panglima TNI sekitar 13 bulan setelah dilantik nanti.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai Jokowi telah mengabaikan masukan publik dalam pencalonan Panglima TNI kali ini.
Meski pencalonan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, menurutnya, Jokowi seharusnya mempertimbangkan sejumlah aspek lebih lebih dahulu.
"Saya kira presiden abaikan pandangan yang berkembang di publik terutama yang disampaikan kelompok masyarakat sipil terkait aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden dalam mengajukan nama calon Panglima TNI ke depan," kata Gufron kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/11).
Ia berpendapat, Jokowi terlihat lebih mempertimbangkan hal yang bersifat politik dibandingkan normatif atau substantif dalam mencalonkan Andika sebagai Panglima TNI.
Pertimbangan politik, Gufron menerangkan, terlihat dari status Andika yang merupakan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. Menurutnya, Hendropriyono merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
"Politik maksudnya lebih ke soal kedekatan, Andika menantu Hendropriyono yang kita tahu masih circle kekuasaan hari ini dan juga dekat ke Menhan," tutur Gufron.
Pihaknya pun menyayangkan Jokowi tidak melakukan rotasi matra dalam pencalonan Panglima TNI pengganti Hadi. Menurutnya, rotasi matra merupakan hal yang penting demi menciptakan soliditas dan kesetaraan di tubuh TNI.
"Bagus sebenarnya untuk soliditas, keseteraan antarmatra, tidak ada dominasi satu matra dalam isi jabatan Panglima TNI," katanya.
Lebih lanjut, Gufron meyakini sisa masa aktif yang tersisa satu tahun akan membuat Andika tidak banyak melakukan perubahan di tubuh TNI.
Menurutnya, banyak pekerjaan di tubuh TNI yang membutuhkan waktu panjang agar bisa berubah, seperti terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista), transparansi dan akuntabilitas, hingga penguatan internal.
"Saya pesimis dia [Andika] bisa dorong perubahan," ucapnya.
Meskipun demikian bila nanti disetujui dan dilantik Jokowi menjadi panglima, ia berharap Andika memprioritaskan dua program untuk dituntaskan bila kelak telah dilantik menjadi Panglima TNI.
Pertama, lanjutnya, mengevaluasi serta mengoreksi penguatan peran internal militer, khususnya TNI AD, dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil seperti dalam pelaksanaan porgram Lumbung Pangan.
"Misalnya Lumbung Pangan, termasuk di Papua yang melibatkan TNI AD, ini harus dievaluasi dan dikoreksi," katanya.
Kedua, kata Gufron, Andika harus menunjukkan komitmen dalam mendukung penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu misalnya Tragedi Talangsari, pembunuhan Munir.
Menurutnya, Andika tidak boleh malah menjadi variabel yang menghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.
"Meski semua ini tak jadi tanggung jawab Panglima TNI, karena terkait juga otoritas pemerintah dan DPR. Sebanyak dua hal itu harus diprioritaskan," tuturnya.
Buka halaman selanjutnya.
Doktrin Tri Dharma Eka Karma
BACA HALAMAN BERIKUTNYACalon Panglima TNI Andika Perkasa dan Tantangan Menjabat Setahun - CNN Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment