JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membeberkan tradisi mengenai rotasi matra dalam proses pergantian Panglima TNI.
Moeldoko menjelaskan, aturan rotasi pergantian Panglima TNI tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Baca Juga: Moeldoko Beri Pesan untuk Andika Perkasa yang Dicalonkan Jadi Panglima TNI, Ini Katanya
Dalam Pasal 13 ayat (4) UU TNI, berbunyi, "Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan."
Namun demikian, kata Moeldoko, istilah 'dapat' dalam undang-undang tersebut tidak serta merta harus selalu bergantian satu per satu. Menurutnya, hal tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
"Istilah 'dapat' di dalam UU itu tidak berarti harus. 'Dapat' bisa disesuaikan dengan kebutuhan," kata Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Moeldoko menyampaikan demikian menjawab kritikan sejumlah pihak yang menyebut penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai penegasan dominasi matra darat di tubuh TNI.
Baca Juga: Ini Jabatan yang Pas untuk Panglima TNI Hadi Tjahjanto Usai Pensiun
Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan secara tradisi yang sebenarnya berjalan dalam rotasi jabatan Panglima TNI.
Menurutnya, tradisi yang dimaksud bukan dari matra darat, kemudian berganti matra laut lalu matra udara.
Moeldoko Beberkan Tradisi Pergantian Panglima TNI: Darat, Laut, Darat, Udara, Nanti Darat Lagi - Kompas TV
Read More
No comments:
Post a Comment