Rechercher dans ce blog

Tuesday, June 14, 2022

Reshuffle Kabinet Jokowi: Mereka yang Dipanggil dan Berpotensi Diganti... - Kompas.com - Nasional Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin kencang berembus.

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak kabinetnya pada 15 Juni 2022, bertepatan dengan Rabu Pahing pada penanggalan Jawa.

Terkait ini, Jokowi sempat membantah. Pekan lalu dia berkata, belum ada rencana merombak kabinet.

"Belum, belum (belum reshuffle)," katanya usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022) pagi.

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Jokowi Panggil Mendag Lutfi hingga Hadi Tjahjanto

Kabar reshuffle kian menguat lantaran sejumlah menteri dan wakil menteri dipanggil ke Istana Negara pada Selasa sore.

Mereka adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Ada pula mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, serta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.

Baca juga: PAN: Muncul Spekulasi Reshuffle Tumbangkan Nama Besar, Picu Efek Domino Politik Nasional

Saat ditanya wartawan soal agendanya di Istana, hampir seluruh menteri enggan bicara. Sofyan Djalil misalnya, mengaku tak tahu menahu apakah pemanggilannya ini terkait dengan isu reshuffle atau tidak.

"Enggak tahu. Tunggu saja nanti Pak Presiden. Rapat aja kali," katanya.

Hal yang sama disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo. Dia mengaku tidak tahu ihwal reshuffle dan hanya fokus bekerja.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpidato dalam acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021).Dokumentasi/PAN Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpidato dalam acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021).

"Aku enggak tahu tuh. Aku kerja saja," kata Syahrul.

Demikian pula dengan Hadi Tjahjanto. Dia mengaku dipanggil ke Istana secara tiba-tiba.

"Wah enggak tau siapa ya (yang di-reshuffle), saya hanya dipanggil. Enggak tahu apa itu. Wah belum mikir ke sanalah ya," ujarnya.

Selain nama-nama tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga turut dipanggil menghadap presiden pada Selasa (14/6/2022) sore. Kabar ini disampaikan oleh Politikus PAN Yandri Susanto.

Kemudian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkap, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga turut memenuhi panggilan Jokowi sore tadi.

PAN dapat kursi?

Kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju memang berulang kali mencuat sejak PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi akhir Agustus 2021. Namun, hingga kini, belum ada satu pun kader PAN yang diberi kursi menteri.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Tetapi, Bima tak menyebutkan sosok yang akan mengisi kursi tersebut.

"Informasinya kalau posisi menteri mungkin satu. Tetapi yang lainnya belum kami pastikan," kata Bima saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

Bima mengaku, pihaknya sudah mendengar informasi akan dilakukannya reshuffle kabinet. Ia mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun sudah menyiapkan nama-nama kader yang layak mengisi kursi menteri tersebut.

"Kami percayakan sepenuhnya ke ketua umum apakah ketua umum mengusulkan kader atau bahkan ketua umum sendiri itu, kami serahkan sepenuhnya kepada ketum," ujarnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid juga mengaku mendengar informasi masuknya kader PAN ke Kabinet Indonesia Maju. Kabar yang beredar, PAN bakal mendapat posisi Menteri ATR/BPN.

"Dengar-dengar informasi saja, bukan A1," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, PAN: Zulkifli Prioritas Jadi Menteri

Terkait ini, Pramono Anung lagi-lagi tak mau memberikan bocoran. Dia bilang, kepastian terkait ini akan diputuskan presiden.

"Ya itu kewenangan sepenuhnya presiden. Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu," ujar Pramono, Selasa (14/6/2022).

Spekulasi "nama besar"

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo sebelumnya mengatakan, menurut spekulasi yang beredar, ada nama besar yang bakal terdepak dari kabinet.

Jika sosok itu dicopot dari pemerintahan, diprediksi berimbas pada perpolitikan nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Drajad kepada Kompas.com, Senin (13/6/2022).

Seiring dengan munculnya kabar reshuffle, rumor bahwa PAN akan mendapat satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri juga kembali muncul. Selain itu, nama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan juga lagi-lagi disebut bakal masuk ke kabinet.

Baca juga: Optimistis Menterinya Tak Diganti Saat Reshuffle, PDI-P: Itu Mustahil

Terkait ini, Drajad mengaku, dirinya belum tahu pasti. Dia mengatakan belum mendapat bocoran informasi soal reshuffle.

"Jika akan terjadi sesuatu yang signifikan, saya biasanya diberi tahu langsung oleh sahabat saya, salah satu tokoh kunci di dalam tim internal pak Jokowi," ucap Drajad.

"Per hari ini sahabat tersebut belum memberi info terkait reshuffle," tuturnya.

Kosongnya kursi wakil menteri

Isu reshuffle kian santer juga karena masih kosongnya sejumlah kursi wakil menteri (wamen). Sejak 2021, Jokowi terus-terusan menambah kursi wamen, tetapi dibiarkan tidak diisi.

Hingga kini, setidaknya ada 10 kursi wakil menteri yang masih kosong. Rinciannya yakni:

  1. Wakil Menteri Sosial
  2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  3. Wakil Menteri Investasi
  4. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas
  5. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
  6. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  7. Wakil Menteri Koperasi dan UKM
  8. Wakil Menteri Perindustrian
  9. Wakil Menteri Ketenagakerjaan
  10. Wakil Menteri Dalam Negeri

Potensi menteri diganti

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro berpendapat, jika reshuffle mempertimbangkan capaian kinerja, Menteri Perdagangan layak untuk diganti.

Ini karena persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng yang tak kunjung selesai beberapa bulan terakhir.

"Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu Menteri Perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Riwayat Reshuffle Kabinet Jokowi sejak 2014 hingga Terkini

Namun, kata Bawono, jika pertimbangan reshuffle lebih pada akomodasi politik, maka, besar kemungkinan presiden akan memberi kursi menteri pada PAN.

Sebagai anggota koalisi teranyar di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, wajar jika PAN berharap mendapat posisi di kabinet.

"Jadi ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk juga mengakomodasi PAN," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Adblock test (Why?)


Reshuffle Kabinet Jokowi: Mereka yang Dipanggil dan Berpotensi Diganti... - Kompas.com - Nasional Kompas.com
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...