Bupati Kepulauan Meranti M Adil menjadi buah bibir usai dirinya menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan. Kritik pedas itu dilontarkan karena ia merasa Kemenkeu tidak adil dalam menyalurkan Dana bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas).
Menurutnya, pada 2022, Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel. Padahal dengan merujuk pada pidato Jokowi, pembahasan APBD Meranti 2023 menggunakan asumsi harga minyak dunia naik menjadi US$100 per barel.
Oleh karena itu, di hadapan Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Adil meminta Kemenkeu memberikan jatah DBH migas 2023 menggunakan asumsi harga minyak US$100 per barel.
Adil meyakini produksi minyak tahun depan naik mencapai 9.000 per barel. Terlebih, pada 2022 ada 13 sumur yang dibor dan pada tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," ujar Adil seperti dikutip dari situs resmi Kabupaten Meranti, Riau yang diunggah pada Jumat (9/12).
Ia juga mengeluh permintaannya untuk berdiskusi mengenai kejelasan DBH kerap dilakukan secara online. Hal itu sangat berbeda saat ia bisa berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memaparkan data lifting minyak yang diproduksi Kabupaten Meranti justru menurun pada 2022.
Yustinus memastikan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Meranti 2023 sudah dilakukan dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Total alokasi DBH Kab. Kepulauan Meranti adalah Rp207,67 M (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp115,08 M (turun 3,53 persen). Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kemen ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi," papar Yustinus di akun twitter pribadinya (@prastow), Minggu (11/12).
Menurutnya, penurunan lifting ini akan berpengaruh pada DBH Migas yang diberikan pada Kabupaten Meranti 2023 mendatang. Ia pun meminta agar pemerintahan Bupati Adil memikirkan terobosan untuk meningkatkan lifting di Meranti.
"Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp422,56 miliar," katanya.
Ia juga menyinggung bahwa indikator kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana transfer umum (DTU) baik itu dana alokasi khusus (DAU) maupun DBH masih lebih rendah dibanding daerah lain.
"Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial. Akan tetapi, per 9 Des 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!" katanya.
Lebih lanjut, Yustinus menjelaskan bahwa Meranti juga menerima manfaat dari belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp137,99 miliar (2019), Rp154,59 miliar (2020), Rp118,03 miliar (2021), dan Rp120,41 miliar (2022).
"Dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja hanya 82,11 persen. Untuk 2022 baru terealisasi 62,49 persen saja (9 Des'22). Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Meranti belum optimal mengelola anggaran terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi (yaitu) 25,68 persen," kata dia.
(mrh/dzu)Adu Data DBH Bupati Meranti versus Kemenkeu - CNN Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment