Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyoroti pernyataan bakal capres 'Koalisi Perubahan' Anies Baswedan soal politik identitas 'sesuatu yang tak terhindarkan'. Said menilai jika Anies terus mengumbar politik identitas, maka menurutnya negara ini kualitasnya mundur ke zaman kolonial.
"Kalau Anies Baswedan terus mengumbar jalan politik identitas, sesungguhnya negara-bangsa yang telah kita jalankan lebih dari 77 tahun ini seperti set back, bahkan kualitasnya mundur seperti era kolonial, yang berkuasa selalu memecah belah, membuat kotak kotak identitas, yang minoritas akan selalu terjepit dalam gelanggang kekuasaan politik," kata Said saat dihubungi, Minggu (19/3/2023).
Ia menilai mestinya Anies Baswedan dan pendukungnya malu dengan pendiri bangsa. Sebab menurutnya, pendiri bangsa tidak membedakan latar belakang identitas.
"Harusnya Anies Baswedan dan para pendukungnya malu, kalau masih punya rasa malu dengan para pendiri bangsa. Betapa KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh tokoh Islam lainnya dengan besar hati, dan kedewasaan pikiran menyetujui penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yang berarti memberi kesempatan yang sama pada seluruh anak bangsa untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membeda bedakan latar belakang identitas, termasuk untuk menjadi pemimpin," ujarnya.
"Sangat mengerikan jika sosok yang pernah mengenyam pendidikan mentereng di luar negeri, dan pengalaman yang cukup banyak sekelas Anies Baswedan, namun pikiran dan jalan politiknya lebih terbelakang dari tokoh tokoh pendiri bangsa ini. Kita tidak bisa mengharapkan apapun dari sosok seperti ini, bangsa sangat berbahaya bagi keselamatan kelangsungan tatanan negara-bangsa ke depan," katanya.
Ia menilai pengalaman terbelahnya warga di Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menyisakan perpecahan. Said mengatakan, Anies dan partai politik pendukungnya memang memiliki hak untuk maju mencalonkan diri di Pemilu 2024, namun, ia meminta KPU dan Bawaslu tegas agar tidak terjadi lagi eksploitasi simbol politik identitas pada pertarungan Pemilu.
"Cukuplah pengalaman pahit Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang membekas begitu mendalam, membuat segregasi sosial tajam di tengah-tengah rakyat. Hak Anies Baswedan dan partai politik pendukungnya atas nama konstitusi untuk ikut berkontestasi pada pemilihan presiden 2024 nanti. Namun saya berharap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu untuk bersikap tegas atas eksploitasi simbol simbol identitas pada arena pemilu," ujarnya.
Ia melanjutkan, Pemilu adalah ruang beradu gagasan dan program untuk kemajuan negara bangsa. Serta Pemilu bukan ruang pertikaian antar kelompok sosial karena pernyataan kontestan yang menegangkan perbedaan.
"Harganya sangat mahal, hanya karena rebutan kekuasaan tetapi menghalalkan segala cara. Saya berharap ambisi yang berlebihan dari Anies Baswedan untuk merebut kursi presiden, namun ia dan pendukungnya tetap tahu batas dan mawas diri dalam berkata kata," ujarnya.
Baca halaman selanjutnya.
Simak Video: Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan
PDIP ke Anies soal Politik Identitas: Cukup Pengalaman Pahit Pilkada DKI! - detikNews
Read More
No comments:
Post a Comment