Rechercher dans ce blog

Friday, May 7, 2021

Tanda Tanya Sebab Musabab Pegawai KPK Dites Urusan Jilbab - detikNews

Jakarta -

Tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di KPK menuai tanda tanya. Ada pertanyaan tak relevan untuk peserta tes, yakni urusan jilbab. Sebab musabab kenapa pertanyaan urusan jilbab itu muncul di tes wawasan kebangsaan belumlah terjawab sampai sekarang.

Tes wawasan kebangsaan ini dilatarbelakangi Ketua KPK Firli Bahuri yang meneken Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN.

Pada 18 Maret hingga 9 April kemarin, sebanyak 1.351 pegawai KPK (dikurangi 2 orang tak ikut) kemudian menjalani tes wawasan kebangsaan itu demi menjadi ASN.

Selanjutnya, 75 orang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan itu. Dari 75 orang itu, terdapat para penyidik senior KPK, Novel Baswedan salah satunya.

Belakangan terungkap, ternyata isi tes wawasan kebangsaan itu berupa pertanyaan yang aneh-aneh. Salah satu pertanyaan yang disorot adalah soal urusan jilbab.

Pegawai perempuan KPK yang menjadi sumber informasi detikcom menyampaikan dirinya ditanyai perihal jilbab. Bila enggan melepas jilbab, pegawai perempuan itu dianggap lebih mementingkan diri sendiri.

"Aku ditanya bersedia nggak lepas jilbab. Pas jawab nggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara," ucap pegawai KPK itu, Jumat (7/5).

Pegawai perempuan KPK lainnya mengaku ditanya urusan pribadi. Dia pun heran dengan ragam pertanyaan itu.

"Ditanya kenapa belum punya anak," ucap pegawai KPK perempuan itu.

"Ditanya kenapa cerai," imbuh pegawai lainnya.

Selanjutnya, tanda tanya muncul:

Simak video 'Tes Wawasan Kebangsaan KPK Dinilai untuk Mengusir Pegawai Senior':

[Gambas:Video 20detik]

Adblock test (Why?)


Tanda Tanya Sebab Musabab Pegawai KPK Dites Urusan Jilbab - detikNews
Read More

No comments:

Post a Comment

Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye - Nasional Tempo

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye dalam pemiliha...