Respons Menohok Gibran Disentil FX Rudy Tak Paham Konstitusi soal Israel - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang menyebut dirinya belum paham konstitusi, karena belum lahir, dengan survei kinerja 76,8 persen lebih baik dibanding Rudy.

Gibran membalas komentar Rudy itu melalui akun Twitter @gibran_tweet pada Jumat (31/3/2023).

“Ya Pak. Maaf saya salah,” cuit putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dipantau Sabtu (1/4/2023).

Selain minta maaf, Gibran juga menyertakan hasil survei persepsi kinerja Gibran vs FX Rudy.

Seperti diketahui, Rudy adalah Wali Kota Solo periode 2012-2015, dan periode 2016-2021. Sebelum menjadi Wali Kota Solo, dia menjabat sebagai Walil Wali Kota Solo periode 2005–2010 dan 2010–2012 mendampingi Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam survei kinerja tahun ke-2 pemerintahan Gibran-Teguh oleh Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Unisri Solo, Gibran meraih 76,80 persen, sementara Rudy 12,30 persen.

Dari responden sebanyak 560, ada 430 orang yang menilai kinerja Gibran lebih baik dibanding Rudy. Sementara, Rudy hanya meraih 69 suara.

Seperti diberitakan, Gibran memiliki sikap berbeda dengan para politikus PDIP soal timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20 tahun 2023.

Awalnya, pertandingan itu akan digelar di beberapa kota di Indonesia: Solo, Gianyar, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Palembang.

Namun, rencana itu pupus karena FIFA akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah setelah mengetahui sejumlah pihak menolak keberadaan timnas Israel.

Adapun pihak yang menolak antara lain politikus dari PKS dan PDIP seperti Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Penolakan itu dilatarbelakangi konflik antara Palestina dan Israel yang tak kunjung mereda hingga saat ini.

"Mas Wali sendiri belum tahu tentang konstitusi. Belum lahir soale," kata FX Rudy, Kamis (30/3/2023) malam.

Dia menyebut penolakan timnas Israel merupakan sikap dari kader PDIP untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang berada di daerah masing-masing.

"Itu sikap kami sebagai kader partai untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di daerah kita masing-masing," ujarnya.

Dia membantah PDIP blunder soal penolakan timnas Israel dan batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Menurutnya, PDIP mengambil langkah antisipatif jika ada penolakan terhadap kedatangan timnas atau delegasi Israel ke Tanah Air.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Adblock test (Why?)

Respons Menohok Gibran Disentil FX Rudy Tak Paham Konstitusi soal Israel - Bisnis.com
Read More

Pihak Eddy Hiariej Jelaskan Perkara Dugaan Gratifikasi Rp 7 M - detikNews

Jakarta -

Nama Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej diadukan IPW soal dugaan menerima gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Tim pengacara Eddy menjelaskan duduk perkara kasus tersebut.

Pengacara Eddy, Ricky Sitohang, menjelaskan kasus ini berawal saat kliennya bertemu dengan teman lamanya perempuan bernama Anita pada April 2022. Anita saat itu bercerita soal permasalahan hukum yang melibatkan Helmut Hermawan.

"Di situ dijelaskan Anita bahwa HH punya masalah dengan PT CLM, Citra Lampia Mandiri. Dimohon kepada Pak Profesor (Eddy) untuk menjadi konsultan hukum atau pemerhati hukum atau memberikan guidance tentang masalah penyelesaian kasus tersebut," kata Ricky dalam konferensi pers di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023).

Tawaran itu ditolak tegas oleh Eddy. Ricky mengatakan kliennya menyadari jabatan sebagai penyelenggara negara hingga menolak permintaan dari Anita.

"Dengan jelas dan tegas, Profesor Eddy menolak. Beliau menyampaikan bahwa saya tidak bisa masuk dalam domain itu. Karena saya adalah penyelenggara negara," katanya.

Singkat cerita, Anita lalu dikenalkan oleh asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana, kepada pengacara Yosi Andika Mulyadi. Yosie dan Andika lalu sepakat menjalin kerja sama hukum.

"Akhirnya, terjadi kerja sama yang baik, dipilihlah Pak Yosie ini sebagai lawyer-nya. Setelah perjalanan ini, diberikanlah beberapa case fee terhadap Pak Yosie ini untuk menyelesaikan kasus yang ada di CLM," jelas Ricky.

Di dalam perjalanannya ada kesalahpahaman yang terjadi antara pihak Yosie dan Anita. Yosi lalu mengembalikan fee lawyer yang telah diberikan kepada pihak Helmut.

"Mungkin dari pihak Helmut merasa tidak puas, merasa kenapa dikembalikan. Jadi dikembalikan lagi hanya berbeda waktu kurang lebih hanya 1 jam, dikembalikan lagi kepada Yosi," jelas Ricky.

Menurut Ricky, hingga dalam tahap ini Eddy Hiariej selaku Wamenkumham tidak memiliki andil apapun. Eddy bahkan mengaku tidak mengetahui ketika pihak Anita menanyakan masalah hukum yang menjerat pihaknya tidak kunjung selesai.

Bantah Eddy Hiariej Meminta Dijadikan Komisaris

Selain itu, Ricky membantah tudingan IPW soal Eddy Hiariej meminta jabatan komisaris. Menurutnya, tudingan itu tidak berdasar.

"Ada lagi pemberitaan dari IPW yang menyatakan bahwa Prof (Eddy) meminta untuk asisten pribadinya menjadi komisaris, tidak sama sekali. Itu Helmut yang minta Profesor menjadi komisaris tapi ditolak mentah-mentah oleh Profesor. Diminta istri dan anaknya juga ditolak oleh beliau," jelas Ricky.

Ricky mengatakan Eddy hanya merekomendasikan Yosi Andika Mulyadi untuk menjadi Komisaris di Perusahaan Helmut. Terlebih Yosi merupakan kuasa hukum PT CLM.

"Pemilihan jadi komisaris tidak ada relevansinya kepada Pak Prof Eddy. Memang dia (Yosi) seorang lawyers. Tidak ada relevansinya dengan Wamen. Justru yang ada relevansinya Pak Yogi. Tapi itu pun sebagai asisten pribadi Prof Eddy," jelas Eddy.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Adblock test (Why?)

Pihak Eddy Hiariej Jelaskan Perkara Dugaan Gratifikasi Rp 7 M - detikNews
Read More

Geledah ESDM, KPK Amankan Dokumen & Surat Perintah Pembayaran Tukin - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen termasuk surat perintah pembayaran tunjangan kinerja (tukin) saat menggeledah Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Senin (27/3) malam.

"[Diamankan] SK-SK kepegawaian, perhitungan tukin riil, surat-surat perintah pembayaran tukin," ujar sumber CNNIndonesia.com, Senin (27/3).

Sumber ini menyatakan tim KPK sempat membawa salah seorang petinggi Ditjen Minerba saat proses penggeledahan kasus tersebut.

"Dibawa cuma buat nunjukin tempat aja. Buat nyari dokumen tepatnya, diinformasikan ada tempat mereka naruh dokumen," kata sumber tersebut.

KPK menggeledah sejumlah tempat di Kantor Kementerian ESDM, satu di antaranya ialah ruang kerja Sekretaris Ditjen Minerba. Proses penggeledahan tersebut memakan waktu sekitar 3,5 jam.

Selain itu, KPK pada sore hari ini lebih dulu menggeledah Kantor Ditjen Minerba di Tebet, Jakarta Selatan.

Lembaga antirasuah mengonfirmasi tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembayaran tukin pegawai di Kementerian ESDM.

Kasus ini berawal dari aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

Setidaknya terdapat 10 orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

"Perkara ini naik ke tahap penyidikan karena KPK telah memiliki setidaknya dua alat bukti dan adanya beberapa pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Geledah ESDM, KPK Amankan Dokumen & Surat Perintah Pembayaran Tukin - CNN Indonesia
Read More

9 Hal Diketahui soal KPK Usut Korupsi Tukin di Ditjen Minerba ESDM - detikNews

Jakarta -

Awal pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM. KPK tengah mengusut kasus korupsi menyangkut pemotongan tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba ESDM.

"Informasi yang kami peroleh, betul ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK di kantor Kementerian ESDM," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (27/3) kemarin.

Berikut 9 hal yang diketahui soal pengusutan korupsi tukin di Ditjen Minerba ESDM:

1. Penyidikan Baru

KPK mengatakan penggeledahan kantor Ditjen Mineral dan Batu Bara terkait penyidikan baru dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Penyidikan di KPK berarti sudah ada tersangka yang ditetapkan. Identitas tersangka hingga konstruksi perkara baru dijelaskan dalam konferensi pers saat penahanan tersangka.

"Terkait kegiatan penyidikan baru oleh KPK atas dugaan korupsi di Kementerian ESDM," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi detikcom.

KPK usai geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM. (Ilyas Fadilah/detikcom)

2. Pemotongan Tunjangan ASN Puluhan Miliar

Saat penggeladahan oleh penyidik berlangsung, KPK menyampaikan bahwa kasus korupsi di Ditjen Minerba ESDM terkait pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara. Kerugian negara akibat kasus itu senilai puluhan miliar rupiah.

"Puluhan miliar. Kaitan tukin PNS di sana, di-cut off sama pejabatnya," kata sumber detikcom.

3. Tersangka Lebih dari 1 Orang

KPK ternyata telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara di Ditjen Minerba ESDM. KPK mengungkap tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang.

"Yang (kasus dugaan korupsi) ESDM kami pastikan tersangka nya lebih dari satu orang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jaksel.

Kendati demikian, Ali enggan mengungkap dulu identitas para tersangkanya. Namun yang pasti, menurut Ali, kerugian negara akibat kasus ini mencapai puluhan miliar.

"Ini terkait tadi pemotongan tunjangan tukin sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar ya," kata Ali.

Kabag Pemeberintaan KPK Ali Fikri. (Ari Saputra/detikcom)

4. Kantor Sekretariat Ditjen Minerba Digeledah

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi, membenarkan penggeledahan di Sekretariat Ditjen Minerba.

"Iya benar sedang terjadi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara," kata Agung saat dihubungi.

"Kantornya Sesdirjen, Sekretariat Direktorat Jendral (yang digeledah)," lanjutnya.

5. Tersangka Diduga Beli Aset Pakai Duit Korupsi

KPK diketahui telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara Ditjen Minerba ESDM. KPK menduga tersangka memakai hasil dugaan korupsi untuk keperluan pribadi.

"Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk, baik itu ada keperluan pribadi masing-masing," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK.

Ali mengatakan tersangka diduga menggunakan uang dari dugaan korupsi itu untuk membeli sejumlah aset. Tak hanya itu, menurut Ali, uang yang diduga dikorupsi juga dipakai terkait 'operasional'.

"Ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk 'operasional' ya," kata Ali.

Adblock test (Why?)

9 Hal Diketahui soal KPK Usut Korupsi Tukin di Ditjen Minerba ESDM - detikNews
Read More

KPK Sebut Korupsi di Kementerian ESDM Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah - Nasional Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ali Fikri mengatakan korupsi dana tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM berpotensi rugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

"Yang ESDM kami pastikan tersangkanya lebih dari satu orang, dan ini terkait tadi pemotongan tunjangan tukin. Sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 27 Maret 2023.

Ali menjelaskan modus penyalahgunaan dana negara tersebut. Ia mengatakan dana tersebut disalahgunakan melalui berbagai macam cara.

"Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset. Kemudian ada juga untuk operasional gitu ya termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya," ujar dia.

Hari ini KPK telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minerba yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan. Ia menambahkan KPK juga melakukan penggeledahan di tempat lain. "Tadi kan di Ditjen Minerba ESDM, sekarang informasi terakhir ke kantor ESDM di (jalan) Merdeka," kata Ali.

Namun, Ali mengatakan saat ini KPK belum mengumumkan nama-nama tersangka yang telah ditetapkan tersebut. Ia menyebut hal tersebut bergantung pada proses yang dilakukan oleh tim penyidik KPK.

"Namun demikian, para pihak yang ditetapkan tersangka, uraian lengkap dugaan pidana yang dilakukan dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan jika pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik telah tercukupi," ujar dia.

Ali juga meminta kepada pihak terkait agar kooperatif selama proses hukum berlangsung. Ia mengatakan hal tersebut agar proses hukum bisa berjalan dengan baik.

"Kami berharap agar berbagai pihak yang dipanggil baik sebagai tersangka dan saksi untuk dapat kooperatif hadir dan dengan terang benderang membuka apa yang diketahuinya sehingga nantinya dapat segera dibawa ke persidangan," ujar dia.

Pilihan Editor: KPK Sebut Korupsi Ditjen Minerba ESDM Dipakai dalam Kaitan Pemeriksaan BPK

Adblock test (Why?)

KPK Sebut Korupsi di Kementerian ESDM Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah - Nasional Tempo
Read More

Masalah Asmara Terpendam Diduga Jadi Motif Briptu RF Nekat Bunuh Diri - VIVA - VIVA.co.id

Senin, 27 Maret 2023 - 03:16 WIB

VIVA Nasional -  Polda Gorontalo mengungkap dugaan motif Briptu RF yang tewas dengan cara menembak diri sendiri. Diduga motif Briptu RF nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena masalah asmara.

Direktur Reskrimum Polda Gorontalo Kombes Pol Nur Santiko, menjelaskan, dugaan motif tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, juga memeriksa saksi yakni teman dekat dari korban.

Baca Juga :

"Sampai saat ini berdasarkan penyelidikan. Ini terkait motif asmara yang terpendam. Dari keterangan saksi teman korban, Briptu RF pernah mengeluh soal hubungan dengan kekasihnya," kata Santiko di Gorontalo, Minggu malam, 26 Maret 2023.

Namun, ia mengatakan pihaknya masih mendalami identitas wanita yang berhubungan dengan Briptu RF. Dia menyampaikan hubungan antara Briptu RF dan kekasih secara jarak jauh atau LDR. Namun, Briptu RF diduga juga punya hubungan dengan wanita yang baru.

"Wanita ini siapa, kita masih mendalami hal ini karena hubungan mereka LDR. Kenapa timbul kekecewaan dari diri korban," tuturnya. 

Polda Gorontalo merilis kasus kematian Briptu RF

Photo :

• tvOne-Kadek Sugiarta

Santiko mengatakan dari penyelidikan, diduga Briptu RF juga tengah menjalin hubungan dengan seorang wanita baru.

Halaman Selanjutnya

"Dari penyelidikan yang baru kami dapatkan, ada wanita baru yang berhubungan dengan korban. Keterangan itu kami dapatkan dari teman sejawat korban," jelasnya.

Baca Juga :

Adblock test (Why?)

Masalah Asmara Terpendam Diduga Jadi Motif Briptu RF Nekat Bunuh Diri - VIVA - VIVA.co.id
Read More

Kronologi 2 Anggota TNI-Polri Gugur Ditembak KKB saat Amankan Sholat Tarawih - Okezone News

JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak aparat gabungan TNI/Polri yang tengah mengamankan sholat tarawih di Masjid Al Amaliah Ilu Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (25/3/2023) sekitar pukul 20.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua, Kabid Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, membenarkan kejadian tersebut.

Kabid Humas mengatakan kejadian berawal dari Aparat gabungan TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan tiba-tiba mendapatkan tembakan dari arah depan salah satu kios di lokasi tersebut.

“Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang KKB dengan menggunakan 1 pucuk senjata laras pendek dan 1 senjata laras panjang,” ungkap Kabid Humas, yang disebarkan humas Polri.

Kombes Benny menjelaskan, akibat penembakan tersebut, 3 personel TNI-Polri menjadi korban yakni dari anggota Koramil 1714-02/Ilu an. Serda Riswar terkena luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah (meninggal dunia) dan anggota Polsek Ilu an. Bripda Mesak Indey terkena luka tembak di bagian perut (meninggal dunia) dan an. Brigpol M.Arif Hidayat yang terkena luka tembak di bagian paha dalam keadaan sadar.

BACA JUGA:

“Saat ini ketiga korban berada di Makoramil 1714-02 untuk sementara waktu dan sedang berusaha dihubungi keluarga korban,” tutur Kombes Benny.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Adblock test (Why?)

Kronologi 2 Anggota TNI-Polri Gugur Ditembak KKB saat Amankan Sholat Tarawih - Okezone News
Read More

Istana Pastikan Larangan Buka Puasa Bersama oleh Jokowi Hanya untuk Menteri - Nasional Tempo

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang larangan berbuka puasa bersama. Arahan tersebut tertuang dalam surat berkop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. 

"Yang pertama bahwa buka puasa atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono dalam keterangannya, Kamis, 23 Maret 2023. 

Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga, masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.

Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.

"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono Anung.

Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.

Covid-19 alasan Jokowi larang buka puasa bersama 

Presiden Jokowi dalam surat tersebut sebelumnya memaparkan alasan utama pelarangan pejabat menggelar buka puasa bersama selama bulan Ramadan 2023 / 1444 H, karena status Indonesia masih dalam pandemi Covid-19. 

"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian," bunyi surat arahan tersebut. 

Dalam surat itu, Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meneruskan arahannya itu kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. 

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," bunyi surat yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI itu. 

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan keaslian soal surat arahan Jokowi tersebut. Meski ada aturan larangan buka puasa bersama, belum ada aturan imbauan salat tarawih di rumah. Aturan ini sebelumnya diberlakukan pemrintah pada bulan puasa tahun lalu. 

Pilihan Editor: Seskab Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Hanya untuk Pejabat dan ASN, Publik Diberi Kebebasan

Adblock test (Why?)

Istana Pastikan Larangan Buka Puasa Bersama oleh Jokowi Hanya untuk Menteri - Nasional Tempo
Read More

Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja - Nasional Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan kekecewaannya karena Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat mengalami mati microphone ketika menyampaikan interupsi di rapat paripurna pengesahan Perpu Cipta Kerja. Herzaky pun mempertanyakan demokrasi hanya untuk segelitir orang. 

"Amat mengecewakan kembali mic anggota Dewan kami dimatikan ketika berbicara mengenai ini," ungkapnya saat dihubungi, Kamis, 24 Maret 2023. 

Kemudian Herzaky mengatakan kondisi demokrasi saat ini hanyalah dimiliki oleh segelitir orang yang punya kuasa. "Mengatur-atur siapa yang boleh berbicara dan tidak," ucapnya. 

Herzaky pun menganggap demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. "Masih mau bilang demokrasi kita baik-baik saja?," ucapnya. 

Herzaky menyayangkan DPR RI melakukan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dengan dalih yang tidak setuju bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Herzaky, pembahasan Perpu Cipta Kerja ini masuk ranah open legal legacy. 

"Bahaya ini salah kaprah seperti ini makin meluas, seakan-akan tiap permasalahan demokrasi, harus dibawa ke meja hukum, dibawa-bawa ke pengadilan," sebutnya.  

Sebelumnya, Partai Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja. Hinca yang maju di podium menyampajkan berbagai pandangan Demokrat soal Perpu Cipta Kerja. Salah satunya berkenaan dengan alasan kegentingan memaksa yang kerap digembor-gemborkan pemerintah tidak rasional sebagai alasan mengeluarkan Perpu.

"Kita bertanya, Perpu ini hadir untuk kegentingan memaksa atau kepentingan penguasa?” kata Hinca.

Tak hanya itu, Hinca mengatakan dalam putusan MK menuntut perbaikan itu supaya melibatkan unsur partisipatif dan legitimate. Namun tak tampak perbedaan berarti pada UU sebelumnya dengan Perpu ini. 

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar hari ini. Adapun rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pilihan Editor: Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Adblock test (Why?)

Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja - Nasional Tempo
Read More

Soal Penolakan terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Sikap Pemerintah Indonesia - Bola Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy memastikan posisi pemerintah Indonesia soal penolakan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023. Muhadjir menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Plt Menpora dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin, 20 Maret 2023.

"Posisi kami jelas, pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi," ujarnya dikutip dari YouTube DPR RI. "Hanya memang kami sudah berkomitmen menjadi penyelenggara dan kita juga sepakat acara ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia."

Ia menilai Piala Dunia U-20 2023 sebagai upaya untuk menaikkan kelas sepak bola Indonesia ke kancah internasional. Kesempatan ini, menurut Muhadjir, belum tentu akan datang lagi dalam waktu dekat.

"Ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, untuk membawa Indonesia bisa berbicara di kancah internasional, khususnya sepak bola," tuturnya. 

Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil. Ia pun mengungkapkan bahwa pihaknya menolak keras kedatangan timnas Israel ke Indonesia.

Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan karena, menurut dia, Israel merupakan negara teroris yang sampai saat ini eksistensinya tidak diakui pemerintah. Jika Indonesia membiarkan mereka bermain di Piala Dunia U-20 2023, Nasir mengatakan sama saja dengan melanggar konstitusi.

"Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel dan dalam pembukaan konstitusi kita jelas tak pernah bisa menerima penjajahan," ucap Nasir.

"Kalau kemudian Fraksi PKS menyampaikan penolakan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023 itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki," tuturnya.

Adblock test (Why?)

Soal Penolakan terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Sikap Pemerintah Indonesia - Bola Tempo.co
Read More

Respons soal Geger Transaksi Rp 300 T, Sri Mulyani Singgung 2 Surat PPATK - detikFinance

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali buka suara soal heboh transaksi Rp 300 triliun. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md membeberkan ada transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, setelah sempat bertemu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), jajaran Kementerian Keuangan, dan terakhir Sri Mulyani, Mahfud menyatakan transaksi mencurigakan tersebut diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Belakangan menurut Mahfud setelah diteliti mendalam, nilai transaksi diduga TPPU tersebut bertambah menjadi Rp 349 triliun.

Heboh dugaan transaksi mencurigakan di instansi yang dipimpinnya itu membuat Sri Mulyani angkat bicara. Lewat akun Instagram @smindrawati, mantan pejabat Bank Dunia itu memberikan respons:

Kemenkeu dan PPATK sudah bekerja sama dengan erat,sinergis dan kolaboratif sejak awal penyusunan UU 15/2022 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hingga saat ini melalui pencegahan dan penindakan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Heboh berita mengenai transaksi Rp 300 Triliun berhubungan dengan dua surat PPATK nomer SE-2748/AT.01.01/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Surat nomer SR/3160/AT.01.01/III/2023 dan pernyataan Menko Mahfud MD mengenai kedua surat itu. Lihat kronologis slide 1-6 untuk penjelasannya (klik di sini)

Menko Mahfud MD telah memberikan pernyataan hingga 3 kali mengenai duduk masalah surat dan transaksi tersebut.

Total LHA/LHP yang diterima DJBC dari PPATK sebanyak 116 LHA/LHP dengan rincian 65 Inquiry (Permintaan DJBC) dan 51 Proaktif (Inisiatif PPATK), seluruhnya telah ditindak lanjuti dalam bentuk Penyidikan, Pengembangan kasus dan Sinergi dengan DJP (Bukper dan Sanksi Pidana).

Beberapa informasi feeding yang disampaikan oleh PPATK tersebut, terdapat beberapa LHA/LHP yang memberikan dampak signifikan atas pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang sebanyak 10 Kasus TPPU (4 Kasus sudah Inkracht) sejak tahun 2016 yang telah dilakukan DJBC melalui sinergi dengan PPATK Termasuk case TPPU dengan. Potensi Kerugian Negara mencapai Rp 1,1 triliun yang diselamatkan.

DJP Sejak tahun 2013 s/d 2023 telah menerima 1.636 LHA/LHP yang terdiri dari : 1.129 inquiry (Permintaan DJP) dan 507 Proaktif (Inisiatif PPATK). Setiap bulan DJP telah melaporkan secara rutin pemanfaatan LHA/LHP tersebut.

Dari LHA tersebut diatas, telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp. 7,083 Triliun.

DJP saat ini telah melakukan penyidikan TPPU sebanyak 20 Penyidikan hasil kerja sama
dengan PPATK.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu Kemenkeu dalam menjalankan tugas menjaga Keuangan Negara dan bersama APH dan PPATK ikut memberantas tindak pidana pencucian uang.

Perangi dan berantas korupsi.

Hargai mereka yang bekerja dengan jujur, kompeten dan berprestasi.

(hns/hns)

Adblock test (Why?)

Respons soal Geger Transaksi Rp 300 T, Sri Mulyani Singgung 2 Surat PPATK - detikFinance
Read More

Pebulu Tangkis Nasional Syabda Perkasa dan Ibunya Meninggal Dunia Kecelakaan di Tol Pemalang-Batang - KOMPASTV

Adblock test (Why?)

Pebulu Tangkis Nasional Syabda Perkasa dan Ibunya Meninggal Dunia Kecelakaan di Tol Pemalang-Batang - KOMPASTV
Read More

PDIP ke Anies soal Politik Identitas: Cukup Pengalaman Pahit Pilkada DKI! - detikNews

Jakarta -

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyoroti pernyataan bakal capres 'Koalisi Perubahan' Anies Baswedan soal politik identitas 'sesuatu yang tak terhindarkan'. Said menilai jika Anies terus mengumbar politik identitas, maka menurutnya negara ini kualitasnya mundur ke zaman kolonial.

"Kalau Anies Baswedan terus mengumbar jalan politik identitas, sesungguhnya negara-bangsa yang telah kita jalankan lebih dari 77 tahun ini seperti set back, bahkan kualitasnya mundur seperti era kolonial, yang berkuasa selalu memecah belah, membuat kotak kotak identitas, yang minoritas akan selalu terjepit dalam gelanggang kekuasaan politik," kata Said saat dihubungi, Minggu (19/3/2023).

Ia menilai mestinya Anies Baswedan dan pendukungnya malu dengan pendiri bangsa. Sebab menurutnya, pendiri bangsa tidak membedakan latar belakang identitas.

"Harusnya Anies Baswedan dan para pendukungnya malu, kalau masih punya rasa malu dengan para pendiri bangsa. Betapa KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh tokoh Islam lainnya dengan besar hati, dan kedewasaan pikiran menyetujui penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yang berarti memberi kesempatan yang sama pada seluruh anak bangsa untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membeda bedakan latar belakang identitas, termasuk untuk menjadi pemimpin," ujarnya.

"Sangat mengerikan jika sosok yang pernah mengenyam pendidikan mentereng di luar negeri, dan pengalaman yang cukup banyak sekelas Anies Baswedan, namun pikiran dan jalan politiknya lebih terbelakang dari tokoh tokoh pendiri bangsa ini. Kita tidak bisa mengharapkan apapun dari sosok seperti ini, bangsa sangat berbahaya bagi keselamatan kelangsungan tatanan negara-bangsa ke depan," katanya.

Ia menilai pengalaman terbelahnya warga di Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menyisakan perpecahan. Said mengatakan, Anies dan partai politik pendukungnya memang memiliki hak untuk maju mencalonkan diri di Pemilu 2024, namun, ia meminta KPU dan Bawaslu tegas agar tidak terjadi lagi eksploitasi simbol politik identitas pada pertarungan Pemilu.

"Cukuplah pengalaman pahit Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang membekas begitu mendalam, membuat segregasi sosial tajam di tengah-tengah rakyat. Hak Anies Baswedan dan partai politik pendukungnya atas nama konstitusi untuk ikut berkontestasi pada pemilihan presiden 2024 nanti. Namun saya berharap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu untuk bersikap tegas atas eksploitasi simbol simbol identitas pada arena pemilu," ujarnya.

Ia melanjutkan, Pemilu adalah ruang beradu gagasan dan program untuk kemajuan negara bangsa. Serta Pemilu bukan ruang pertikaian antar kelompok sosial karena pernyataan kontestan yang menegangkan perbedaan.

"Harganya sangat mahal, hanya karena rebutan kekuasaan tetapi menghalalkan segala cara. Saya berharap ambisi yang berlebihan dari Anies Baswedan untuk merebut kursi presiden, namun ia dan pendukungnya tetap tahu batas dan mawas diri dalam berkata kata," ujarnya.

Baca halaman selanjutnya.

Simak Video: Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan

[Gambas:Video 20detik]

Adblock test (Why?)

PDIP ke Anies soal Politik Identitas: Cukup Pengalaman Pahit Pilkada DKI! - detikNews
Read More

Anak Lilis Karlina Pakai Narkoba Demi Ketenangan Diri dan Motif Ekonomi - InsertLive

Jakarta, Insertlive -

Anak Lilis Karlina yang berinisial RD menjadi tersangka atas pengedaran narkoba. Kapolres Purwakarta menyebut RD sudah mengonsumsi narkoba sejak usia 13 tahun. RD yang jga mengedarkan narkoba bisa meraup untung hingga Rp3 juta sehari.

Adblock test (Why?)

Anak Lilis Karlina Pakai Narkoba Demi Ketenangan Diri dan Motif Ekonomi - InsertLive
Read More

Linda Ngaku Pergi ke Pabrik Sabu di Taiwan Bareng Irjen Teddy Minahasa - detikNews

Jakarta -

Linda Pujiastuti alias Anita mengakui pernah pergi ke pabrik sabu yang berada di Taiwan. Linda mengaku pergi ke pabrik sabu itu bersama mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa.

Hal itu disampaikan Linda saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus sidang narkoba di PN Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Linda awalnya ditanya penasihat hukumnya, Adriel Viari Purba, soal pernyataan Teddy dalam BAP yang menyatakan dirinya diajak ke Taiwan oleh Linda.

"Di dalam BAP saksi Teddy Minahasa dalam berkas terdakwa Linda. Teddy mengatakan kekesalan terhadap ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut China Selatan. Kemudian, izin saya kutip Yang Mulia 'Kemudian, kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan Pabrik di sana'. Pertanyaannya ke Taiwan dan ke pabrik dalam rangka apa?" tanya Adriel kepada Linda.

"Ke pabrik sabu," jawab Linda.

"Hah?" tanya Adriel.

"Pabrik sabu," tegas Linda.

Linda lalu menceritakan soal perjalanannya ke pabrik sabu di Taiwan bersama Teddy. Dia mengatakan momen itu terjadi setelah operasi mereka di Laut China Selatan gagal.

"Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut China, itu saya sudah minta maaf, katanya begini 'Kamu kenal nggak sama bandar di sana?', 'Ada Pak Teddy'," ujar Linda.

"Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr X, waktu itu saya ketemu tiga kali di Taiwan dengan Pak Teddy," sambungnya.

Adriel lalu bertanya lagi ke Linda soal apakah betul pabrik di Taiwan yang dimaksud Irjen Teddy dalam BAP-nya adalah pabrik sabu. Linda membenarkannya.

"Oke berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap Pak Teddy dalam BAP-nya itu pabrik sabu?" tanya Adriel dan diamini Linda.

Adriel lalu bertanya apakah ada saksi yang melihat keduanya pergi ke pabrik sabu di Taiwan. Linda mengatakan dia pergi berdua saja, namun ada bukti perjalanan ke Taiwan di paspornya.

"Bisa ibu dibuktikan di paspor?" tanya Adriel.

"Paspornya ada silakan, pernah saya kasih kan saya pergi berdua tiga kali dengan Pak Teddy Minahasa," kata Linda.

Simak Video: Istri AKBP Dody Ungkap Irjen Teddy Kesal Namanya Disebut di Kasus Narkoba

[Gambas:Video 20detik]

(haf/haf)

Adblock test (Why?)

Linda Ngaku Pergi ke Pabrik Sabu di Taiwan Bareng Irjen Teddy Minahasa - detikNews
Read More

Posisi Johnny Plate Segera Ditentukan Kejagung Lewat Gelar Perkara - detikNews

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan segera melakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut untuk memberikan gambaran yang jelas, salah satunya terkait status hukum Menkominfo Johnny G Plate (JP).

"Untuk gelar perkara tentunya gelar perkara untuk perkara keseluruhan, tapi tentunya sekaligus di dalamnya termasuk juga terkait dengan posisi JP," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi, dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023). Kuntadi menjawab pertanyaan 'gelar perkara tersebut apakah terkait dengan penetapan tersangka Johnny Plate'.

Sebagai informasi, Kejagung telah memeriksa Johnny G Plate hari ini. Plate meninggalkan Kejagung setelah 6 jam diperiksa.

Plate mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung. Dia menyatakan tak mau bicara soal materi pemeriksaan karena merupakan kewenangan Kejagung.

"Dengan sangat menyesal saya mohon agar rekan-rekan bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai," ujarnya.

Kasus BTS Kominfo

Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan.

Maka, di dalam proses pengadaannya, tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Selain mengusut dugaan korupsinya, Kejagung mengusut kasus dugaan pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022.

Total tersangka dalam kasus tersebut menjadi lima orang, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika,
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020,
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

Terbaru, Kejagung mengatakan adik Johnny G Plate, Gregorius Alex Plate, telah mengembalikan uang Rp 534 juta yang diduga merupakan fasilitas dari Bakti Kominfo. Kejagung mengaku sedang mengusut soal aliran duit itu.

(mae/dhn)

Adblock test (Why?)

Posisi Johnny Plate Segera Ditentukan Kejagung Lewat Gelar Perkara - detikNews
Read More

Silang Pendapat PDIP dan Gerindra Soal Duet Prabowo - Ganjar - Nasional Tempo

TEMPO.CO, Jakarta – Wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menuai silang pendapat di antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

PDIP mensyaratkan calon presiden yang diusung harus berasal dari partainya. Sementara, Gerindra juga mensyarakatkan Prabowo harus menjadi calon presiden (capres).

PDIP: Capres harus berasal dari PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana Partai Gerindra untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dia membuka peluang kerjasama kedua partai, namun dengan syarat capres yang akan mereka usung harus berasal dari PDIP.

"Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan (PDIP)," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Maret 2023.

Ia mengingatkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan dalam HUT partai ke-50 pada Januari lalu bahwa capres berasal dari kader internal PDIP. Hasto mengatakan PDIP sudah melakukan proses kaderisasi secara sistemik dan memberikan penugasan kepada kader di berbagai tingkatan dalam perspektif yang ideal.

"Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," kata dia.

Hasto pun menyatakan bahwa partainya tidak dalam posisi menerima ataupun menolak opsi duet tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa masalah capres dan cawapres menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri.

"Ya nanti Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan yang menjadi harapan rakyat," kata Hasto.

Dia pun menyatakan proses pengusungan pasangan capres dan cawapres oleh PDIP pada Pemilu 2024 tak akan jauh berbeda dari dua Pemilu sebelumnya.

"Jadi, kalau kami lihat secara empiris pada tahun 2014 dan 2019, maka tahapannya, Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan calon presiden dari internal PDIP, pada saat itu adalah Bapak Jokowi," kata dia.

Selanjutnya: Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra…

Adblock test (Why?)

Silang Pendapat PDIP dan Gerindra Soal Duet Prabowo - Ganjar - Nasional Tempo
Read More

Imbas Erupsi Gunung Merapi, Desa Krinjing Magelang Tertimbun Abu Vulkanik Setebal 2 CM - Nasional Tempo

TEMPO.CO, Jakarta -Erupsi Gunung Merapi pada Sabtu, 11 Maret 2023 masih memberikan dampak kepada warga sekitar gunung. Tak terkecuali bagi warga Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. 

Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang Komisaris Besar Ruruh Wicaksono mengatakan desa tersebut paling terdampak karena lokasinya yang hanya 5 kilometer dari Gunung Merapi. Abu vulkanik yang keluar bersamaan dengan erupsi menyebabkan desa tersebut diselimuti oleh abu. “Ketebalan abu yang menutupi jalan kurang lebih 2 sentimeter,” kata Ruruh, lewat keterangan tertulis, Ahad, 12 Maret 2023.

Menurut Ruruh keberadaan abu vulkanik tersebut membuat jalan licin sehingga membahayakan pengguna jalan. Dia mengatakan abu yang terbang tiap kali jalan dilewati juga membahayakan kesehatan warga. “Sangat licin, berhabaya bagi pernapasan dan mata,” ujar dia.

Karena itu, Ruruh mengatakan kepolisian dibantu oleh TNI dan para relawan melakukan pembersihan terhadap abu vulkanik itu pada Ahad, 12 Maret 2023. Pembersihan dilakukan di jalan utama sepanjang 4 kilometer.

Mengingat tebalnya abu, para petugas dan relawan menerjunkan satu unit mobil water canon, 1 unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil PDAM untuk membersihkan jalanan tersebut. Pembersihan dilakukan dengan cara menyemprot jalanan menggunakan air bertekanan yang dilontarkan dari ketiga mobil tersebut. “Peralatan itu digunakan untuk mempercepat proses pembersihan,” kata dia.

Selain melakukan pembersihan, personel polisi, TNI dan pemerintah setempat juga membagikan masker kepada warga. Ada 10 ribu masker yang dibagikan agar warga tidak terserang penyakit pernafasan akibat terlalu banyak menghirup abu vulkanik.

Gunung Merapi mengalami erupsi pada Sabtu kemarin, pukul 12.12 WIB. Gunung itu mengeluarkan awan panas sejauh 4 kilomter ke arah barat daya, yaitu Kali Bebeng dan Kali Krasak. Tercatat terjadi 41 kali luncuran awan panas Merapi pada Sabtu kemarin. Status gunung kini ditetapkan menjadi level III atau siaga.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebutkan Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan awan panas guguran ke arah barat daya pada Ahad, 12 Maret 2023. Guna mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, masyarakat diimbau tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

Pilihan Editor: Erupsi Gunung Merapi Kirim Hujan Abu ke Magelang

Adblock test (Why?)

Imbas Erupsi Gunung Merapi, Desa Krinjing Magelang Tertimbun Abu Vulkanik Setebal 2 CM - Nasional Tempo
Read More

Harta Kekayaannya Disorot, Kepala Bea Cukai Makassar Tinggal di Rumah Dinas - detikNews

Jakarta -

Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono disorot lantaran harta kekayaannya Rp 13,7 miliar. Selama bertugas di Makassar, Andhi disebut tinggal di rumah dinas.

"Betul, Pak Andhi tinggal di rumah dinas beliau, bisa dicek di daerah Mappaodang," ungkap Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Makassar Irwan Dilansir detikSulsel, Jumat (10/3/2023).

Irwan ogah mengomentari soal sorotan PPATK terkait harta kekayaan terhadap pimpinannya tersebut. Dia berdalih aset kekayaan milik Andhi Pramono merupakan ranah pribadi.

"Cuma terkait itu masalah pribadi, kami tentu tidak bisa berkomentar lebih jauh karena sudah ada tim yang melakukan penilaian maupun penelitian," paparnya.

Terlebih kata Irwan, Andhi Pramono saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengklarifikasi harta kekayaannya yang sudah dilaporkan ke KPK. Irwan beranggapan, pimpinannya selama ini sudah bekerja dengan baik.

"Tentunya juga teman-teman media sering juga kita viralkan agenda Pak Andhi selama beliau bertugas di Makassar. Menurut kami dan juga penilaian dari pimpinan kami itu kinerjanya cukup baik," tutur Irwan.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/dek)

Adblock test (Why?)

Harta Kekayaannya Disorot, Kepala Bea Cukai Makassar Tinggal di Rumah Dinas - detikNews
Read More

Kuasa Hukum Benarkan Linda Nikah Siri dengan Teddy Minahasa Usai Melaut Bersama - VIVA - VIVA.co.id

Kamis, 9 Maret 2023 - 00:18 WIB

VIVA Krinal – Kuasa hukum Linda Pudjiastuti, Adriel Viari Purba, membenarkan posisi kliennya saat ini sebagai Istri siri terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Linda menikah secara siri dengan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa di Sukabumi.

"Mereka nikah di Pelabuhan Ratu, nikahnya di Sukabumi," ujar Adriel dalam keterangannya kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu 7 Maret 2023.

Baca Juga :

Kuasa hukum Linda juga menjelaskan proses pernikahan secara siri antara Linda dan Teddy itu dilakukan usai keduanya pulang dari Laut China Selatan. Adriel mengatakan Linda mengaku tidak ingin berlarut dalam dosa dan memutuskan untuk nikah siri.

Linda Pujiastuti, Terdakwa kasus Narkoba Jaringan Teddy Minahasa

Photo :

• VIVA/Andrew Tito

"Itu (pernikahan) terjadi setelah pulang dari Laut China Selatan, karena mereka selalu berhubungan badan, Ibu Linda enggak mau karena itu berdosa, 'Saya mau nikah dulu secara agama'," ujarnya.

Adriel menegaskan dalam pernikahan antara Linda Dan Teddy, keduanya sudah seiman atau memiliki agama yang sama. Itu tidak seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum Teddy, yang sebelumnya menjelaskan antara Linda dan Teddy beda agama.

"Terus yang disampaikan beda agama, di situ mereka sudah syahadat dan langsung nikah saat itu juga di masjid, Anda mau percaya silakan, tidak percaya juga silakan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Diberitakan sebelumnya, anak buah Hotman Paris Hutapea, Anthony Djono, yang juga salah satu dari Tim Kuasa Hukum Teddy Minahasa mengatakan Linda Dan Teddy tidak sebenarnya nikah secara siri.

Baca Juga :

Adblock test (Why?)

Kuasa Hukum Benarkan Linda Nikah Siri dengan Teddy Minahasa Usai Melaut Bersama - VIVA - VIVA.co.id
Read More

Kapolda Metro Jaya Jenguk David Korban Penganiayaan Mario Dandy - detikNews

Jakarta -

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengunjungi RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dia datang untuk menjenguk Cristalino David Ozora alias David (17), korban penganiayaan anak mantan pejabat Ditjen Pajak, Mario Dandy Satriyo (20).

Pantauan detikcom di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023), Irjen Fadil tiba pukul 16.04 WIB. Setiba di sana, dia langsung bersalaman dengan pihak GP Ansor yang mendampingi pihak keluarga David di RS.

Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Irjen Fadil. Dia langsung masuk ke RS Mayapada.

Sebelum kedatangan Irjen Fadil, ada kepolisian yang membawa bingkisan berupa buah. Bingkisan itu langsung dibawa ke dalam RS Mayapada.

Bukti-bukti Niat Jahat Mario Dandy

Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan Mario Dandy memiliki niat jahat dalam menganiaya David. Ini dibuktikan dengan ucapan 'free kick' hingga 'nggak takut anak orang mati', yang dilanjutkan dengan perbuatannya.

"Pada saat terjadi penganiayaan yang sangat sadis itu, ada tiga kali tendangan ke arah kepala, kemudian ada dua kali menginjak tengkuk, dan satu kali pukulan ke arah kepala, ini ke arah yang sangat vital, ini kepala," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers, Kamis (2/3).

"Di sana ada kata-kata 'free kick', baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti ataupun tendangan bebas," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Hengki, Mario mengucapkan kata-kata tak takut membuat anak orang mati. Hal ini menunjukkan Mario Dandy sudah punya niat jahat.

"Ada kata-kata 'gua nggak takut anak orang mati'. Bagi penyidik di sini dan kami konsultasi dengan ahli, ini mens rea niat jahat dan actus reus. Korban sudah tidak berdaya dua kali ditendang masih diadakan penganiayaan lebih lanjut," tambahnya.

Simak Video 'Ayah Bagikan Kondisi Terkini David: Aku Tahu Kamu Marah, Istigfar':

[Gambas:Video 20detik]

Simak kondisi terkini David di halaman selanjutnya.

Adblock test (Why?)

Kapolda Metro Jaya Jenguk David Korban Penganiayaan Mario Dandy - detikNews
Read More

Irjen Kemenkeu: Sri Mulyani Setuju Rafael Alun Dipecat dari ASN - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani setuju Rafael Alun Trisambodo (RAT) dipecat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Audit investigasi sudah Itjen (Inspektorat Jenderal) selesaikan, rekomendasi dipecat, terbukti pelanggaran disiplin berat. (Menkeu Sri Mulyani) setuju (RAT) dipecat," kata Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Namun, Awan menolak menjelaskan rincian pelanggaran berat yang dilakukan Rafael. Menurutnya, substansi pelanggaran Rafael akan dijelaskan di kemudian hari.

"Belum bisa kami sampaikan, nanti akan disampaikan," jelas Awan singkat.

Menkeu Sri Mulyani sudah mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II agar fokus terhadap pemeriksaan pada 24 Februari 2023.

Di hari yang sama, Rafael membuat surat pengunduran diri Rafael sebagai PNS. Namun, surat tersebut baru diterima Kemenkeu pada 27 Februari.

"Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020, maka pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Maka pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Rafael Alun Trisambodo belakangan menjadi sorotan masyarakat usai terbelit dua masalah.

Pertama, terkait penganiayaan keji yang dilakukan oleh anaknya bernama Mario Dandy Satrio terhadap putra petinggi GP Ansor, Cristalino David Ozora Latumahina.

Akibat penganiayaan tersebut, David harus dirawat di ruang ICU karena tak sadarkan diri sampai beberapa hari.

Kedua, Rafael juga disorot menyusul gaya hidup mewah yang dipamerkan anaknya. Buntutnya, Kemenkeu dan KPK menyelidiki asal kekayaan Rafael yang tercatat Rp56 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Adblock test (Why?)

Irjen Kemenkeu: Sri Mulyani Setuju Rafael Alun Dipecat dari ASN - CNN Indonesia
Read More

Istri Siri Sendiri Mau Dijebak? Teddy Minahasa Bilang Mami Linda Ingin Menipu, Anak Buah Bongkar Semuanya - tvOneNews.com

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa masih berlanjut. Kisahnya kini semakin rumit seperti dalam drama, terutama saat Mami Linda membuat pengakuan yang mengejutkan sebagai istri siri Teddy Minahasa. 

Linda Pujiastuti alias Anita Cepu alias Anita mengungkapkan hal mencengangkan terkait hubungannya dengan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. 

Mengetahui hal tersebut, kuasa hukum Teddy Minahasa, Anthony Djono langsung angkat bicara mengenai pengakuan mengejutkan dari Linda Pujiastuti Alias Anita tersebut.

Sementara itu, Doddy Prawiranegara mengungkapkan keterangannya yang dikaitkan dengan keterangan Teddy Minahasa. Namun, keterangan dari ketiga saksi berbeda.

Seperti apa kejadian sebenarnya menurut ketiga saksi tersebut? Simak informasinya berikut ini

Benarkah Telah Nikah Siri?

Menyusul hal itu, Anthony Djono selaku kuasa hukum Teddy Minahasa langsung angkat bicara mengenai pengakuan mengejutkan dari Linda Pujiastuti Alias Anita yang mengaku sebagai istri siri Teddy Minahasa.

Linda melontarkan pernyataan itu saat sidang di hadapan Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Anthony mengatakan bahwa Teddy Minahasa beragama muslim, sedangkan Linda Pudjiastuti alias Anita Cepu alias Anita yakni beragama Kristen.

Halaman Selanjutnya :

Menurut dia, menikah siri itu tidak bisa apabila berbeda agama. Anthony menilai Linda terlalu percaya diri karena mengaku dirinya sebagai istri siri Teddy Minahasa.

Adblock test (Why?)

Istri Siri Sendiri Mau Dijebak? Teddy Minahasa Bilang Mami Linda Ingin Menipu, Anak Buah Bongkar Semuanya - tvOneNews.com
Read More

VIDEO: Momen Surya Paloh Disambut Marching Band saat Bertemu Prabowo - CNN Indonesia

Dok. Gerindra | CNN Indonesia

Minggu, 05 Mar 2023 14:08 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh disambut marching band saat bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (5/3).

Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan kunjungan hari ini merupakan balasan dari kunjungan Prabowo ke DPP NasDem beberapa waktu lalu.

Prabowo pernah mengunjungi Surya Paloh di NasDem Tower pada pertengahan 2022 lalu. Menurut Hermawi, berbagai isu aktual akan dibicarakan dalam pertemuan hari ini, termasuk dinamika pemilihan presiden.

Dalam menghadapi Pilpres, NasDem sebelumnya telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Di sisi lain, Gerindra telah menetapkan mengusung kembali Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

TOPIK TERKAIT

Adblock test (Why?)

VIDEO: Momen Surya Paloh Disambut Marching Band saat Bertemu Prabowo - CNN Indonesia
Read More

Ketua RT Mampang: KTP Ahmad Saefudin Dipinjam A untuk Beli Rubicon - VIVA - VIVA.co.id

Jumat, 3 Maret 2023 - 18:32 WIB

VIVA Nasional – Seorang pria bernama Ahmad Saefudin alias Asep diduga tercatat sebagai pemilik sah Jeep Rubicon milik Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo yang nilainya sangat fantastis.

Namun demikian, Ketua RT Gang Jati, Kamso Badruddin memastikan bahwa Jeep Rubicon yang nilainya sangat fantastis  itu bukan milik Ahmad Saefudin. Ia pun mengatakan bahwa hal tersebut tidak masuk diakal jika Saefudin memiliki mobil mewah itu.

Baca Juga :

"Terkait unit mobil Rubicon itu yang juga tahu harganya sangat fantastis, saya sekali lagi menyatakan itu tidak masuk akal. Bahwa saudara AS memiliki satu unit Rubicon. Karena kesehariannya saja dia mengendarai kendaraan roda dua," ujar Kamso saat ditemui di lokasi, Jumat 3 Maret 2023.

Kamso pun menduga bahwa kartu identitas Saefudin itu telah digunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab. "Jadi kemungkinan untuk memiliki Rubicon itu enggak mungkin tapi kemungkinan KTP dia digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Kamso.

Terduga pelaku penganiayaan, anak pejabat pajak Jaksel Mario Dandy Satriyo

"Infonya bahwa mobil Rubicon itu atau KTP itu dipinjamkan kepada si A KTP nya. Itu yang saya dapat info," lanjutnya.

Namun demikian, Kamso tak dapat memastikan sosok A yang diduga menggunakan identitas Saefudin.

Halaman Selanjutnya

"Kurang paham A ini siapa. Semoga dapat info lebih akurat lagi si A itu siapa dan kaitannya apa meminjamkan KTP ke saudara A," bebernya.

Baca Juga :

Adblock test (Why?)

Ketua RT Mampang: KTP Ahmad Saefudin Dipinjam A untuk Beli Rubicon - VIVA - VIVA.co.id
Read More

Pakar Hukum Nilai PN Jakpus Langgar Konstitusi soal Tunda Pemilu 2024 - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar Hukum Tata Negara dari STIH Jentera Bivitri Susanti menilai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak berwenang dalam memutuskan penundaan tahapan Pemilu 2024. Bahkan, PN Jakarta Pusat menurutnya telah melanggar konstitusi.

Bivitri menjelaskan forum penundaan pemilu hanya dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun keputusan politik DPR. Namun ia juga mengingatkan dalam UU Pemilu tidak ada celah atau potensi penundaan Pemilu apabila tidak dengan alasan urgensi yang genting.

"Jadi melanggar hukum sebetulnya putusan ini, melanggar konstitusi bahkan," kata Bivitri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/3).

Bivitri mengaku heran, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusannya, PN Jakpus meminta KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024 hingga Juli 2025

Ia menilai seharusnya sedari awal PN Jakarta Pusat menolak perkara yang diajukan Partai Prima lantaran bukan kewenangannya.

Menurutnya, perkara gugatan Prima yang merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi, seharusnya diselesaikan lewat Bawaslu dan kemudian berjenjang ke PTUN.

"Tapi PN apalagi untuk kasus perdata ini tidak bisa memutuskan seperti ini. Jadi memang keliru ini, saya kira harus diramaikan, karena kita harus cek kenapa hakim bisa memutus seperti ini," kata dia.

Bivitri pun curiga dan merasa ada sosok di belakang Prima yang kemudian sengaja dan bisa meloloskan perkara mereka ke PN Jakarta Pusat. Dengan demikian, solusi yang bisa dilakukan saat ini adalah tergugat yakni KPU melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Selain itu, Bivitri juga berharap ada upaya luar biasa, misalnya Mahkamah Agung (MA) yang melakukan pembinaan terutama pada hakim PN Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan tahapan Pemilu 2024 ini.

"KPU harus banding dan bagaimana kita harus mempengaruhi hakim banding supaya bisa mengoreksi putusan PN, karena seharusnya tidak dapat diterima. Dan hakim menurut saya bisa disanksi, karena dia memutus sesuatu yang melanggar kewenangannya, bisa kena sanksi etik," ujar Bivitri.

PN Jakarta Pusat sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima untuk seluruhnya dengan menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024. Perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu diadili oleh ketua majelis hakim T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Putusan dibacakan pada Kamis (2/3).

Pengadilan menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. KPU diminta membayar ganti rugi materiel sebesar Rp500 juta kepada Partai Prima.

Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo menegaskan putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah lantaran KPU menyatakan banding.

(khr/pmg)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Pakar Hukum Nilai PN Jakpus Langgar Konstitusi soal Tunda Pemilu 2024 - CNN Indonesia
Read More